Connect with us

MEETING

Wakapolda Banten Pimpin Rapat Anev Quick Wins Renstra Polri 2020 – 2024

Published

on

SERANG – Maksimalkan kegiatan Quick Wins, Wakapolda Banten Brigjen Pol Drs. Wirdhan Denny, M.M.,M.H didampingi Karorena Polda Banten Kombes Pol Jumiran S.I.K memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi Quick Wins Renstra Polri B-06 TA 2020 Polda Banten yang bertempat di Rupatama Polda Banten, Senin (28/09/2020).

Protokol Kesehatan tetap dijalankan dalam kegiatan rapat ini, dengan memperhatikan physical distancing serta pemakaian masker setiap anggota untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Dalam kegiatan tersebut Wakapolda Banten melakukan evaluasi kepada seluruh Peserta dan Operator yang mengawaki tentang capaian kegiatan setiap fungsi penanggung jawab Quick Wins serta kendala apa saja yang dihadapi selama kegiatan Quick Wins dilaksanakan.

“Kepada masing-masing Satuan Fungsi dan Bagian agar betul-betul serius dalam Pengisian Laporan dan Teknis Pembuatan Laporan Perwabku Program Quick Wins, yang mana dalam pelaksanaan harus membuat rencana aksi dan hasil laporan terkait dengan program tersebut,” ujar Wirdhan.

“Pelaksanaan Pogram Quick Wins Polri agar bekerja lebih ekstra lagi dalam mendukung keberhasilan Program yang diamanatkan oleh pimpinan Polri, guna terciptanya Polri yang Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” tambah Wirdhan.

Ditempat terpisah Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, S.I.K.,M.H memberi apresiasi kepada seluruh operator Quick Wins Polda Banten atas kinerjanya selama ini.

“Saya memberi apresiasi kepada para operator tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan Quick Wins, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan peringkat yang lebih tinggi lagi,” tutup Edy. (*/yogi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EVENT-EXHIBITION

Pantau Penyaluran Program Pemerintah, Komisi  XI DPR RI Kunjungi UMKM Banten

Published

on

SERANG – Komisi XI DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan terkait dukungan
Pemerintah kepada pelaku UMKM dalam masa Pandemi COVID-19, khususnya kepada pelaku UMKM
di wilayah Provinsi Banten, Jumat (27/11/2020).

Kunjungan dipusatkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Provinsi Banten dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan virus
Corona. Rombongan didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan serta beberapa pejabat
eselon II di lingkup Kementerian Keuangan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi XI DPR RI berkesempatan untuk berdialog langsung dengan perwakilan UMKM di wilayah Provinsi Banten dan perwakilan penyaluran program kredit
pemerintah, antara lain PT PNM, PT Pegadaian dan Koperasi Abdi Kerta Rahardja yang merupakan
linkage PT BAV selaku penyalur Pembiayaan UMi dan pengusul penerima manfaat BPUM. Selain itu
Perwakilan dari Bank HIMBARA selaku Penyalur KUR dan Bank yang menerima penempatan dana
PEN, serta BPR Marensa Bank dan BPR Ciledug Dhana Semesta selaku Lembaga Keuangan yang turut
berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga/margin PEN juga turut hadir dalam acara tersebut.

UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebagai pencegahan penyebaran virus Covid-19. Berhentinya aktivitas ekonomi menyebabkan banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan terpaksa harus menutup usahanya untuk sementara. Hal tersebut menimbulkan kesulitan cash-flow pada UMKM yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan kredit
bermasalah/macet. Kenaikan non-performing loan (NPL) akan berdampak pada penurunan solvency
dan permasalahan likuiditas keuangan di Lembaga Pembiayaan, khususnya Lembaga Keuangan (Bank
dan Non-Bank yang memberikan pembiayaan kepada UMKM).
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19,

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara
lain berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit program pemerintah (Pembiayaan UMi dan KUR), penyaluran subsidi bunga dan bantuan pemerintah, serta penempatan dana pada perbankan.

Untuk wilayah Banten, pada klaster program pembiayaan, telah terealisasi sebesar Rp.153,92 miliar (2,62% nasional) untuk 35,683 Debitur untuk Pembiayaan UMi dan Rp.2,93 triliun (1,81% nasional) untuk 73.806 debitur untuk program KUR. Untuk klaster program belanja pemerintah, telah terealisasi sebesar Rp.0,17 triliun (2,48% nasional) untuk 323.855 debitur dan Rp.0,73 triliun (3,12% nasional) untuk 305.714 pelaku usaha mikro. Sedangkan pada klaster
penempatan dana di perbankan, telah terealisasi Rp.7,68 triliun (11,9% nasional) untuk 67.672 debitur.

Program-program ini diharapkan akan dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk melewati masa Pandemi saat ini. Selain itu, sinergi dengan program-program dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional lainnya senantiasa menjadi perhatian utama agar tercipta sebuah kesatuan program yang utuh untuk UMKM Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen untuk
memberikan dukungan penuh kepada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia agar
UMKM dapat maju dan bergerak untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir yang disalurkan kepada Usaha Mikro
melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada Debitur
Pembiayaan UMi yang sebagian besar bergerak di sektor informal, salah satunya dalam bentuk penurunan omzet penjualan. Oleh karena itu, BLU PIP memberikan relaksasi pembiayaan berupa penundaan angsuran pokok Pembiayaan UMi. Per November 2020, telah terdapat 266 ribu Debitur yang menerima relaksasi berupa penundaan pembayaran pokok.

BLU PIP turut mendukung program PEN melalui penyaluran subsidi bunga/margin kepada 110 ribu Debitur LKBB yang menjadi mitra kerjanya. Selain itu, BLU PIP juga membantu Debitur memperoleh BPUM serta memberikan pelatihan usaha agar Debitur dapat bangkit dari pandemi. Di sisi penyaluran Pembiayaan UMi, BLU PIP memberikan relaksasi dan percepatan proses akad pembiayaan baru serta memberikan masa tenggang selama 6 (enam) bulan kepada Penyalur UMi. Hal ini bertujuan untuk mendorong Penyalur UMi untuk menyalurkan modal kerja baru bagi pelaku usaha.

Untuk tahun 2020, Pembiayaan UMi diakses oleh lebih dari 1,7 juta debitur dengan total pembiayaan sebesar Rp. 5,87 triliun. Penyaluran khusus untuk di wilayah banten sebesar Rp. 153,92
miliar kepada 35.683 debitur.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Program subsidi bunga KUR telah diinisiasi oleh Pemerintah sejak tahun 2015 untuk menyediakan akses pembiayaan produktif yang terjangkau bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pada masa pandemi, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% sampai dengan Desember 2020 kepada Debitur KUR yang memiliki kolektibilitas 1 atau 2. Selain itu, Debitur KUR yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh relaksasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan serta restrukturisasi pinjaman. Sampai dengan  November 2020, telah disalurkan subsidi bunga/margin sebesar Rp11,67 Triliun atau telah mencapai 84,79% dari pagu sebesar Rp13,77 Triliun.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan program KUR
Supermikro dengan kredit maksimum sebesar Rp 10 juta bagi pelaku usaha yang belum pernah
menerima KUR, khususnya pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga. Sampai dengan saat ini, KUR
Supermikro telah disalurkan kepada 693.744 Debitur dengan nilai penyaluran mencapai Rp6,09 Triliun. Penyaluran KUR Supermikro di wilayah Banten berkisar 1,5% dari total penyaluran nasional
dengan nilai penyaluran Rp95,18 Miliar kepada 10.346 Debitur.

Subsidi Bunga/Margin PEN Non-KUR
Salah satu program PEN yang disalurkan melalui belanja negara dalah pemberian subsidi
bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit
pemerintah. Penyaluran subsidi bunga/margin ini bertujuan untuk membantu UMKM meringankan
kewajiban bunga pada masa pandemi sehingga dapat mempertahankan usahanya.

Pemberian subsidi bunga/margin dilakukan berdasarkan alokasi dalam postur dan rincian APBN dengan mengacu pada data debitur yang diberikan OJK dan Kementerian KUKM. Sampai dengan November 2020, subsidi bunga PEN untuk skema Non-KUR telah terealisasi sebesar Rp3,97 Triliun kepada lebih dari 8,4 juta UMKM.

Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)
BPUM merupakan bantuan tunai yang diberikan Pemerintah kepada usaha ultra-mikro yang
tidak sedang menerima kredit dari perbankan dengan tujuan membangkitkan kembali aktivitas
ekonomi pada tingkat usaha skala mikro-ultramikro. Masing-masing penerima manfaat berhak
memperoleh bantuan sebesar Rp2,4 juta yang akan disalurkan dalam satu kali transfer langsung ke rekening peneriman. Calon penerima manfaat BPUM dapat diusulkan oleh Dinas KUKM, Koperasi, Kementerian/Lembaga, Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, BUMN, serta BLU.
Sampai dengan 23 November 2020, BPUM telah tersalurkan kepada 9.742.540 penerima manfaat atau sebanyak 81,2% dari target 12 juta pelaku usaha mikro. Realisasi penyaluran BPUM Banten telah mencapai Rp730 Miliar atau setara dengan 3,14% dari penyaluran Nasional yaitu sebesar Rp23,38 Triliun.

Penempatan Dana PEN pada Perbankan
Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah menempatkan
sebagian kas pemerintah kepada Bank Umum untuk mendukung perbankan melakukan ekspansi ke
sektor riil, salah satunya melalui penyaluran kredit ke UMKM. Per tanggal 20 November 2020, telah
terdapat 19 Bank Umum yang ikut berpartisipasi dalam program ini dengan total penempatan dana
sebesar Rp64,5 Triliun. Dari penempatan dana tersebut, Bank Mitra telah melakukan ekspansi kredit mencapai Rp254,37 Triliun kepada 3,74 juta Debitur dengan 67,5% dari total penyaluran kredit
disalurkan kepada UMKM.

Penempatan dana pemerintah telah berhasil mendorong inovasi kredit perbankan seperti digitalisasi proses penyaluran kredit UMKM, kerjasama dengan BUMDes, serta peluncuran produk pembiayaan yang menyasar sektor-sektor khusus yang terdampak COVID-19. Kinerja penyaluran
kredit oleh Bank Mitra juga cukup baik dengan tingkat leverage penyaluran kredit mencapai 3,94 kali dan rata-rata NPL sebesar 3,25%. Program ini juga berhasil menurunkan suku bunga kredit di
perbankan dengan rata-rata penurunan suku bunga kredit mencapai 1,95%. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Kolaborasi PLN, KPK dan ATR/BPN Berhasil Amankan Aset Tanah Senilai Rp 1,7 Triliun

Published

on

SERANG – Kerja sama antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berlanjut guna mempercepat pengamanan aset yang dimiliki Perseroan. Di Sumatera Barat (Sumbar) dan Banten, sebanyak 2.466 sertifikat tanah atau senilai Rp 1,7 Triliun berhasil diamankan demi menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan.

Di Banten, penyerahan sertifikat dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Banten. Sertifikat diserahkan oleh Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin kepada Haryanto WS, Direktur Bisnis Jawa, Madura dan Bali, dengan total penyelamatan aset milik negara mencapai 421 sertifikat dari 1.488 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN. Dalam Penyerahan sertifikat tersebut disaksikan Wahidin Halim, Gubernur Provinsi Banten.

Sementara di Padang, secara simbolis sertifikat diserahkan oleh Menteri ATR, Sofyan Djalil kepada Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini serta disaksikan langsung oleh Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian.

Menteri ATR, Sofyan Djalil memberikan apresiasi atas langkah PLN bekerja sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah perusahaan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
“Mencegah lebih baik dari pada mengobati, kalau korupsi ini seperti itu, kalau tata kelola sudah lebih baik, maka insya Allah korupsi jadi lebih sulit. Sinergi antara KPK, PLN, dan BPN ini sangat baik dan terbukti bisa menyelesaikan sertifikasi aset tanah lebih cepat,” ucap Sofyan.

Senada dengan Menteri ATR/BPN, KPK juga mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.
“Sinergi ini adalah upaya mendorong capaian penertiban dan penyelamatan aset dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan publik serta menutup celah-celah korupsi untuk mendukung tercapainya tujuan nasional yang ada dalam UUD 1945,” tutur Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar.

Gubernur Banten, Wahidin Halim juga menuturkan bahwa selalu siap mengawal dan mengamankan asset Negara dari tindak pidana korupsi.
“Kami selalu siap mengawal dan mengamankan aset milik negara agar bersih dari tindak pidana korupsi,” tutur Wahidin Halim.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menyatakan, kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Hasilnya, langsung nyata. Ratusan, bahkan ribuan sertifikat bisa terselesaikan. Alhamdulillah, sepanjang tahun 2020, kami telah menerima sertifikat baru dan pembaharuan sertifikat kurang lebih 10.640 buah dengan nilai lebih dari Rp4,5 triliun,” terang Zulkifli Zaini.

Dari acara Rakor Tata Kelola Aset yang sudah dilaksanakan di 10 provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN, PLN telah memperoleh 10.640 sertifikat tanah atau senilai Rp 4,5 Triliun termasuk 2.045 sertifikat baru yang diterima di Sumbar dan 421 sertifikat baru yang diterima di Banten. Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan, demi menghadirkan terang di seluruh negeri.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu. (*/yogi)

Continue Reading

CONFERENCE

PT Pegadaian-PWI Banten Sepakat Jalin Kerjasama Majukan Ekonomi Indonesia

Published

on

SERANG – Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020, PT Pegadaian (Persero) Area Tangerang dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten menggelar Webinar yang bertajuk “Satukan Aksi Keuangan Insklusif untuk Indonesia Maju”.

Tujuan kegiatan ini untuk membangun sinergitas antara perusahaan pegadaian yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan insan pers yang berada di Tanah Jawara.

Dalam kesempatan tersebut Marketing Excekutive Pegadaian Area Tangerang, Obie Suryo Wicaksono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan. Hal itu sesuai dengan motto pegadaian yaitu mengatasi masalah tanpa masalah.

“Kami berkomitmen untuk membantu masalah keuangan masyarakat, apalagi dalam momen bulan inklusi keuangan tahun 2020 ini banyak program yang kami tawarkan termasuk bantuan bagi pelaku usaha mikro (Gadai Peduli) untuk nasabah yang menggadai dengan uang pinjaman maksimal 1jt akan mendapatkan sewa modal/bunga 0%, dan pegadaian tidak pernah melakukan lelang online,” kata Obie dalam paparannya, Rabu (18/11/2020).

Obie berharap, semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan wartawan yang berada di Provinsi Banten. “Mudah-mudahan kerjasama ini terus kita bangun dan ke depan hubungan yang sudah terjalin makin erat,” ucapnya.

Diketahui, PT Pegadaian Area Tangerang juga memiliki program Gadai peduli untuk nasabahnya, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Dan program Gadai Peduli ini sudah dimulai per tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Sementara Ketua PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan Webinar ini yang diinisiasi oleh Pegadaian untuk membangun sinergitas dengan insan pers yang bertugas di wilayah Banten.

“PWI Banten siap untuk menjaga dan menjalin kerjasama yang baik dengan Pegadaian yang memiliki komitmen untuk membantu keuangan masyarakat,” ungkap Opan sapaan akrab Rian Nopandra.

Pada kesempatan tersebut PT Pegadaian (Persero) Syariah Area Tangerang melakukan penyerahaan buku tabungan emas secara simbolis kepada Ketua PWI Provinsi Banten Rian Nopandra di Sekretariat PWI Provinsi Banten. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending