Connect with us

EVENT-EXHIBITION

Santri Majelis Badar Jalali Ingatkan Walikota Cilegon Untuk Tidak Menganakemaskan Usaha THM

Published

on

CILEGON – Keberadaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang hampir 20 tahun berdiri sebagai Kota Madya hingga saat ini banyak menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sebagai pusat bisnis, ekonomi dan perkantoran kawasan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang tentunya menambah pendapatan daerah, di sisi lain menjadi pusat hiburan yang tentunya menjamur dan menjadi kontroversi dan keresahan bagi masyarakat sekitar yang berasal dari 4 kecamatan yaitu Cibeber, Cilegon, Kramatwatu, dan Waringinkurung.

Pengumpulan tanda tangan sebagai dukungan terhadap GEBRAK beberap waktu lalu.

Salah satunya adalah dari Majelis Badar Jalali yang menilai0 Pemerintah Kota Cilegon terkesan lembek soal penutupan tempat usaha berupa hiburan malam di kawasan Jalan Lingkar Selatan.

“Saya sebagai santri Majelis Badar Jalali mengamati Pemkot Cilegon terkesan lembek dan menganakemaskan usaha tersebut. Padahal keberadaannya mutlak melanggar Perwal No 300 Tahun 2014 tentang Penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) di Cilegon dan utamanya melanggar nilai agama dan budaya,” tegas Andika salah satu santri Majelis Badar Jalali kepada sejumlah wartawan, Rabu (23/9/2020).

Andika mengatakan statement Walikota Cilegon pada Rapat KoordinasiTerbatas pada 23 September 2020, saat menyikapi Status Covid yang jadikan Cilegon sebagai Zona Merah, tidak ada ungkapan beliau bahwa THM sebagai cluster penularan Covid 19.

“Ini menjadi kekecewaan bagi kami masyarakat seolah-olah beliau menganakemaskan usaha tempat hiburan malam. Jelas-jelas di dalamnya sangat jauh dari unsur bersih dan sehat,” imbuhnya lagi.

GEBRAK bersama Santri Majelis Badar Jalali usai pengumpulan petisi.

Andika juga mengatakan pihaknya sepakat dengan Statement Ketua DPRD Cilegon di beberapa media saat Rapat Koordinasi Terbatas Tanggal 23 September 2020 menyikapi status Covid di Cilegon yang menjadikan Zona Merah. Dimana dewan menyoroti tempat hiburan yang bandel dan buka, padahal THM juga ada Indikasi berpotensi penularan Covid 19.

“Saya sebagai santri Majelis Badar Jalali sangat kecewa kepada pak Walikota Cilegon Edi Ariyadi, yang terkesan menganggap gampang persoalan THM di Kota Cilegon padahal saudara kami dari Aliansi GEBRAK (Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan) Gabungan Wilayah Kab Serang dan Cilegon pada 17 September 2020 sudah mengirim surat dan petisi pada Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang tembusan sampai Ke Gubernur Banten, Untuk menindak tegas THM yang ada di Wilayah Kota Cilegon dan Kab Serang. Alhasil sampai saat Ini Cilegon menjadi Zona Merah. Info yang Saya dapat dari teman-teman GEBRAK, Pemkot Cilegon belum berikan jawaban,” ungkap Andika.

Padahal, lanjut Andika, anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Demokrat M Ibrohim Aswadi pada 11 September 2020 pun menyoroti bandelnya THM di salah satu media online jauh sebelum Cilegon ditetapkan sebagai Zona Merah akan wabah Covid.

“Senin (21/9/2020) saya diminta teman GEBRAK untuk silaturrahmi ke kediaman pak dewan Ibrohim Aswadi. Beliau menitipkan aspirasi rakyat agar pak Walikota Cilegon segera menyikapi aspirasi dari teman-teman GEBRAK,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Andika diminta mendampingi GEBRAK untuk menggali kepastian kepada Wakil Ketua DPRD Cilegon Hj Nurrotul Uyun pada 20 September 2020 di kediamannya, meminta agar Pemkot Cilegon segera menyikapi surat dan petisi GEBRAK yang sudah masuk.

Sementara itu, koordinator GEBRAK Ferdy Raymond mengungkapkan, pihaknya bersama Majelis Badar Jalali dan tentunya masyarakat akan terus mendesak pemkot Cilegon dan Kabupaten Serang unruk segera menyelasaikan masalah ini.

“Kami tidak ingin daerah kami tumbuh kemaksiatan dan itu dibiarkan saja oleh pemerintah. Yang kami khawatirkan adalah hancurnya generasi muda di masa akan datang dan tentunya image Provinsi Banten sebagai provinsi yang agamis dan mengutamakan akhlakul karimah,” tegas Ferdy.

Pihaknya juga akan mendesak provinsi dalam hal ini gubernur Banten dan instansi terkait untuk mengambil sikap tegas untuk menghapus kemaksiatan dari bumi Banten.

“Saya sebagai masyarakat merasa sangat resah dengan kondisi THM saat ini dimana sudah semakin menjamur dan sangat pesat pertumbuhannya.
Kadang kami sebagai masyarakat merasa seakan ijin THM ini dipermudah,” tutup Ferdy. (*/yogi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EVENT-EXHIBITION

Pantau Penyaluran Program Pemerintah, Komisi  XI DPR RI Kunjungi UMKM Banten

Published

on

SERANG – Komisi XI DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan terkait dukungan
Pemerintah kepada pelaku UMKM dalam masa Pandemi COVID-19, khususnya kepada pelaku UMKM
di wilayah Provinsi Banten, Jumat (27/11/2020).

Kunjungan dipusatkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Provinsi Banten dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan virus
Corona. Rombongan didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan serta beberapa pejabat
eselon II di lingkup Kementerian Keuangan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi XI DPR RI berkesempatan untuk berdialog langsung dengan perwakilan UMKM di wilayah Provinsi Banten dan perwakilan penyaluran program kredit
pemerintah, antara lain PT PNM, PT Pegadaian dan Koperasi Abdi Kerta Rahardja yang merupakan
linkage PT BAV selaku penyalur Pembiayaan UMi dan pengusul penerima manfaat BPUM. Selain itu
Perwakilan dari Bank HIMBARA selaku Penyalur KUR dan Bank yang menerima penempatan dana
PEN, serta BPR Marensa Bank dan BPR Ciledug Dhana Semesta selaku Lembaga Keuangan yang turut
berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga/margin PEN juga turut hadir dalam acara tersebut.

UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebagai pencegahan penyebaran virus Covid-19. Berhentinya aktivitas ekonomi menyebabkan banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan terpaksa harus menutup usahanya untuk sementara. Hal tersebut menimbulkan kesulitan cash-flow pada UMKM yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan kredit
bermasalah/macet. Kenaikan non-performing loan (NPL) akan berdampak pada penurunan solvency
dan permasalahan likuiditas keuangan di Lembaga Pembiayaan, khususnya Lembaga Keuangan (Bank
dan Non-Bank yang memberikan pembiayaan kepada UMKM).
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19,

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara
lain berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit program pemerintah (Pembiayaan UMi dan KUR), penyaluran subsidi bunga dan bantuan pemerintah, serta penempatan dana pada perbankan.

Untuk wilayah Banten, pada klaster program pembiayaan, telah terealisasi sebesar Rp.153,92 miliar (2,62% nasional) untuk 35,683 Debitur untuk Pembiayaan UMi dan Rp.2,93 triliun (1,81% nasional) untuk 73.806 debitur untuk program KUR. Untuk klaster program belanja pemerintah, telah terealisasi sebesar Rp.0,17 triliun (2,48% nasional) untuk 323.855 debitur dan Rp.0,73 triliun (3,12% nasional) untuk 305.714 pelaku usaha mikro. Sedangkan pada klaster
penempatan dana di perbankan, telah terealisasi Rp.7,68 triliun (11,9% nasional) untuk 67.672 debitur.

Program-program ini diharapkan akan dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk melewati masa Pandemi saat ini. Selain itu, sinergi dengan program-program dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional lainnya senantiasa menjadi perhatian utama agar tercipta sebuah kesatuan program yang utuh untuk UMKM Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen untuk
memberikan dukungan penuh kepada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia agar
UMKM dapat maju dan bergerak untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir yang disalurkan kepada Usaha Mikro
melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada Debitur
Pembiayaan UMi yang sebagian besar bergerak di sektor informal, salah satunya dalam bentuk penurunan omzet penjualan. Oleh karena itu, BLU PIP memberikan relaksasi pembiayaan berupa penundaan angsuran pokok Pembiayaan UMi. Per November 2020, telah terdapat 266 ribu Debitur yang menerima relaksasi berupa penundaan pembayaran pokok.

BLU PIP turut mendukung program PEN melalui penyaluran subsidi bunga/margin kepada 110 ribu Debitur LKBB yang menjadi mitra kerjanya. Selain itu, BLU PIP juga membantu Debitur memperoleh BPUM serta memberikan pelatihan usaha agar Debitur dapat bangkit dari pandemi. Di sisi penyaluran Pembiayaan UMi, BLU PIP memberikan relaksasi dan percepatan proses akad pembiayaan baru serta memberikan masa tenggang selama 6 (enam) bulan kepada Penyalur UMi. Hal ini bertujuan untuk mendorong Penyalur UMi untuk menyalurkan modal kerja baru bagi pelaku usaha.

Untuk tahun 2020, Pembiayaan UMi diakses oleh lebih dari 1,7 juta debitur dengan total pembiayaan sebesar Rp. 5,87 triliun. Penyaluran khusus untuk di wilayah banten sebesar Rp. 153,92
miliar kepada 35.683 debitur.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Program subsidi bunga KUR telah diinisiasi oleh Pemerintah sejak tahun 2015 untuk menyediakan akses pembiayaan produktif yang terjangkau bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pada masa pandemi, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% sampai dengan Desember 2020 kepada Debitur KUR yang memiliki kolektibilitas 1 atau 2. Selain itu, Debitur KUR yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh relaksasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan serta restrukturisasi pinjaman. Sampai dengan  November 2020, telah disalurkan subsidi bunga/margin sebesar Rp11,67 Triliun atau telah mencapai 84,79% dari pagu sebesar Rp13,77 Triliun.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan program KUR
Supermikro dengan kredit maksimum sebesar Rp 10 juta bagi pelaku usaha yang belum pernah
menerima KUR, khususnya pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga. Sampai dengan saat ini, KUR
Supermikro telah disalurkan kepada 693.744 Debitur dengan nilai penyaluran mencapai Rp6,09 Triliun. Penyaluran KUR Supermikro di wilayah Banten berkisar 1,5% dari total penyaluran nasional
dengan nilai penyaluran Rp95,18 Miliar kepada 10.346 Debitur.

Subsidi Bunga/Margin PEN Non-KUR
Salah satu program PEN yang disalurkan melalui belanja negara dalah pemberian subsidi
bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit
pemerintah. Penyaluran subsidi bunga/margin ini bertujuan untuk membantu UMKM meringankan
kewajiban bunga pada masa pandemi sehingga dapat mempertahankan usahanya.

Pemberian subsidi bunga/margin dilakukan berdasarkan alokasi dalam postur dan rincian APBN dengan mengacu pada data debitur yang diberikan OJK dan Kementerian KUKM. Sampai dengan November 2020, subsidi bunga PEN untuk skema Non-KUR telah terealisasi sebesar Rp3,97 Triliun kepada lebih dari 8,4 juta UMKM.

Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)
BPUM merupakan bantuan tunai yang diberikan Pemerintah kepada usaha ultra-mikro yang
tidak sedang menerima kredit dari perbankan dengan tujuan membangkitkan kembali aktivitas
ekonomi pada tingkat usaha skala mikro-ultramikro. Masing-masing penerima manfaat berhak
memperoleh bantuan sebesar Rp2,4 juta yang akan disalurkan dalam satu kali transfer langsung ke rekening peneriman. Calon penerima manfaat BPUM dapat diusulkan oleh Dinas KUKM, Koperasi, Kementerian/Lembaga, Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, BUMN, serta BLU.
Sampai dengan 23 November 2020, BPUM telah tersalurkan kepada 9.742.540 penerima manfaat atau sebanyak 81,2% dari target 12 juta pelaku usaha mikro. Realisasi penyaluran BPUM Banten telah mencapai Rp730 Miliar atau setara dengan 3,14% dari penyaluran Nasional yaitu sebesar Rp23,38 Triliun.

Penempatan Dana PEN pada Perbankan
Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah menempatkan
sebagian kas pemerintah kepada Bank Umum untuk mendukung perbankan melakukan ekspansi ke
sektor riil, salah satunya melalui penyaluran kredit ke UMKM. Per tanggal 20 November 2020, telah
terdapat 19 Bank Umum yang ikut berpartisipasi dalam program ini dengan total penempatan dana
sebesar Rp64,5 Triliun. Dari penempatan dana tersebut, Bank Mitra telah melakukan ekspansi kredit mencapai Rp254,37 Triliun kepada 3,74 juta Debitur dengan 67,5% dari total penyaluran kredit
disalurkan kepada UMKM.

Penempatan dana pemerintah telah berhasil mendorong inovasi kredit perbankan seperti digitalisasi proses penyaluran kredit UMKM, kerjasama dengan BUMDes, serta peluncuran produk pembiayaan yang menyasar sektor-sektor khusus yang terdampak COVID-19. Kinerja penyaluran
kredit oleh Bank Mitra juga cukup baik dengan tingkat leverage penyaluran kredit mencapai 3,94 kali dan rata-rata NPL sebesar 3,25%. Program ini juga berhasil menurunkan suku bunga kredit di
perbankan dengan rata-rata penurunan suku bunga kredit mencapai 1,95%. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

XL Axiata Terapkan Omnichannel CVM

Published

on

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus berupaya meningkatkan kinerja bisnis di tengah ketatnya kompetisi industri telekomunikasi dan besarnya tekanan pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penjualan produk. Untuk itu, XL Axiata mengadopsi inovasi teknologi digital guna meningkatkan kemampuan dalam memahami kebutuhan setiap pelanggan, dan juga sebagai bagian dari pelaksanaan program transformasi digital. Sejak 2018, XL Axiata telah menerapkan Omnichannel Customer Value Management (CVM), platform inovatif tersebut.

David Arcelus Oses Direktur Commerce XL Axiata mengatakan, “Kemampuan memahami kebutuhan setiap pelanggan adalah salah satu kunci untuk bisa meningkatkan penjualan. Dengan memahami kebutuhan mereka, maka kita bisa memberikan penawaran-penawaran yang tepat. Kita pun bisa dengan cepat memberikan solusi atas problem yang mereka temui. Tantangannya adalah bagaimana caranya untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap pelanggan kami yang jumlah totalnya ada lebih dari 56 juta. Untuk itulah kami menerapkan Omnichannel CVM.”

David melanjutkan, dengan platform inovatif tersebut XL Axiata mampu menawarkan kepada setiap pelanggan produk yang tepat, harga yang tepat, juga pada saat yang tepat. Pada dasarnya setiap pelanggan memiliki karakteristik khusus yang melekat pada diri masing-masing yang kemudian akan mempengaruhi keputusan untuk membeli produk yang paling tepat.

Sebagai ilustrasi, untuk pelanggan yang membutuhkan paket data, XL Axiata telah memiliki penawaran paket mulai 1GB hingga 50GB, dengan harga yang juga beragam, demikian juga dengan paket untuk booster-nya. Dengan demikian, setiap pelanggan bisa terpenuhi kebutuhannya baik dari besar kuota, harga, juga kualitas layanan. Setelah 2 tahun berjalan, sudah lebih dari 32 juta penawaran yang dibeli oleh pelanggan kami, dimana setiap saatnya ada lebih dari 1 juta profil penawaran yang ditampilkan.

Omnichannel CVM bekerja dengan menganalisa karakter setiap pelanggan secara 360 berdasarkan kebiasaan-kebiasaan mereka dalam pemakaian produk XL Axiata, paket yang biasa dibeli, frekuensi pembelian, juga 200+ variabel relevan lainnya. Dengan menggunakan machine learning dan artificial intelligence (AI), hasil analisa tersebut kemudian menjadi rujukan bagi XL Axiata untuk menawarkan produk yang paling tepat kepada setiap pelanggan. Metode complex event processing juga digunakan untuk mengirimkan pesan kontekstual sesuai dengan kebutuhan pelanggan. One contact policy yang diterapkan memungkinkan XL Axiata untuk mengatur pengiriman atau penampilan penawaran di lebih dari 14 channel internal yang dimiliki, antara lain UMB, aplikasi digital, SMS, maupun iklan digital.

“Hasil penerapan Omnichannel CVM memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mendorong penjualan. Kami juga melihat adanya 10x peningkatan pembelian penawaran dari yang sebelumnya dijalankan di CVM. Selain itu, penggunaan plarform ini juga menjadi solusi untuk bisa menjaga kinerja selama masa-masa penuh tekanan akibat kondisi ekonomi yang berat akibat pandemi Covid-19,” kata David

XL Axiata menjamin penggunaan data pelanggan akan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Data pelanggan juga tetap terjaga kerahasiaannya. Data yang menjadi materi analisa platform Omnichannel CVM adalah data-data terkait kebiasaan penggunaan produk. Menurut David, penggunaan platform digital ini ditujukan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan dibutuhkan pelanggan. Dengan mengetahui detail kebutuhan setiap pelanggan, XL Axiata juga bisa menghindarkan pelanggan salah dalam memilih suatu produk yang bisa berujung menjadi tidak puas dan membiarkan kartu tidak terpakai. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Kolaborasi PLN, KPK dan ATR/BPN Berhasil Amankan Aset Tanah Senilai Rp 1,7 Triliun

Published

on

SERANG – Kerja sama antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berlanjut guna mempercepat pengamanan aset yang dimiliki Perseroan. Di Sumatera Barat (Sumbar) dan Banten, sebanyak 2.466 sertifikat tanah atau senilai Rp 1,7 Triliun berhasil diamankan demi menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan.

Di Banten, penyerahan sertifikat dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Banten. Sertifikat diserahkan oleh Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin kepada Haryanto WS, Direktur Bisnis Jawa, Madura dan Bali, dengan total penyelamatan aset milik negara mencapai 421 sertifikat dari 1.488 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN. Dalam Penyerahan sertifikat tersebut disaksikan Wahidin Halim, Gubernur Provinsi Banten.

Sementara di Padang, secara simbolis sertifikat diserahkan oleh Menteri ATR, Sofyan Djalil kepada Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini serta disaksikan langsung oleh Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian.

Menteri ATR, Sofyan Djalil memberikan apresiasi atas langkah PLN bekerja sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah perusahaan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
“Mencegah lebih baik dari pada mengobati, kalau korupsi ini seperti itu, kalau tata kelola sudah lebih baik, maka insya Allah korupsi jadi lebih sulit. Sinergi antara KPK, PLN, dan BPN ini sangat baik dan terbukti bisa menyelesaikan sertifikasi aset tanah lebih cepat,” ucap Sofyan.

Senada dengan Menteri ATR/BPN, KPK juga mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.
“Sinergi ini adalah upaya mendorong capaian penertiban dan penyelamatan aset dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan publik serta menutup celah-celah korupsi untuk mendukung tercapainya tujuan nasional yang ada dalam UUD 1945,” tutur Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar.

Gubernur Banten, Wahidin Halim juga menuturkan bahwa selalu siap mengawal dan mengamankan asset Negara dari tindak pidana korupsi.
“Kami selalu siap mengawal dan mengamankan aset milik negara agar bersih dari tindak pidana korupsi,” tutur Wahidin Halim.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menyatakan, kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Hasilnya, langsung nyata. Ratusan, bahkan ribuan sertifikat bisa terselesaikan. Alhamdulillah, sepanjang tahun 2020, kami telah menerima sertifikat baru dan pembaharuan sertifikat kurang lebih 10.640 buah dengan nilai lebih dari Rp4,5 triliun,” terang Zulkifli Zaini.

Dari acara Rakor Tata Kelola Aset yang sudah dilaksanakan di 10 provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN, PLN telah memperoleh 10.640 sertifikat tanah atau senilai Rp 4,5 Triliun termasuk 2.045 sertifikat baru yang diterima di Sumbar dan 421 sertifikat baru yang diterima di Banten. Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan, demi menghadirkan terang di seluruh negeri.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending