Connect with us

MEETING

Pemkab Serang Bentuk Forum Konsultasi Pengadaan Barang Covid-19

Published

on

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang membentuk Forum konsultasi pengadaan barang/jasa covid-19 sekaligus dilakukannya rapat sosialisasi bertempat di Aula TB. Suwandi pada Rabu (13/05/2020). Tujuannya, agar tidak adanya ketimpangan ataupun permasalahan hukum dalam setiap pengadaan barang/jasa covid-19.

Dalam sosialisasi tersebut, hadir sebagai narasumber Koordinator Pengawasan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, Your Happy, Kepala Seksi (Kasi) Datun pada Kejari Serang, Tandy Mualim, Kasi Intel Kejari Cilegon, Hasan Ayari. Selaku Moderator Inspektur Kabupaten Serang, Rahmat Jaya, dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.

Koordinator Pengawasan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Priovinsi Banten, Your Happy mengatakan, bahwa tujuan digelarnya sosialisasi dan konsultasi pengadaan barang/jasa covid-19 dan pembentukan forum konsultasi pengadaan barang/jasa covid-19 untuk membuat yakin para pelaksana penanganan covid-19. Sehingga para Pejabat Pembuat Komitman (PPK) di Pemkab Serang yakin atas kinerjanya terkordinir oleh aspek-aspek hukum.

“Sehingga mereka bisa mempertanggunggugatan atau akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan covid-19, dengan menggunakan dana tak terduga (DTT),” ujar Your Happy.

“Jadi lebih jelasnya, komunikasi saat ini untuk ajang konsultasi jika ada keraguan silahkan konsultasikan ke Inspektorat, BPKP atau ke Kejaksaan Negeri (Kejari),” tambah Your Happy.

Kepala Seksi (Kasi) Datun pada Kejari Serang, Tandy Mualim mengapresiasi Pemkab Serang dengan membentuk forum konsultasi pengadaan barang/jasa covid-19. Yang pastyio bertujuan agar para pejabat di lingkungan Pemkab Serang yang menggunakan dana covid-19 tidak adanya ketimpangan, mark up harga dan membuat fiktif.

“Ini kan uang negara dan ini ancaman tidak main-main, dalam keadaan darurat hukumannya maksimal bisa mencapai hukuman mati,” tegasnya.

Tandy berharap, dengan dilaksanakannya sosialisasi ini juga pihak memberikan rambu-rambu agar tidak ada keraguan dalam melaksanan pengadaan barang/jasa covid-19.

“Jadi tidak perlu takut karena regulasinya sudah ada, semua ini dalam keadaan darurat kita serahkan semua kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk membeli alat-alat kesehatan jangan pula gara-gara ini merugikan masyarakat yang terkena covid. Yang penting tidak ada niat untuk memperkaya diri dan orang lain,” tegas Tandy.

Sementara Inspektur Kabupaten Serang, Rahmat Jaya mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan dari unsur kejaksaan, BPKP Perwakilan Banten, Unit Layanan Pengadaan barang/jasa (ULP) dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang yang memang masuk dalam gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kabupaten Serang dalam hal ini akuntabilitas.

“Kita ingin memberi keyakinan kepada OPD terkait pengaadan barang/jasa kaitan khususnya dengan covid 19, jadi keraguan-keraguan selama ada di PPK OPD diharapkan pertemuan tadi sudah terjawab semuanya tidak ada yang diragukan,” ujarnya.

Disisi lain juga, lanjutnya, OPD juga bisa meminta pendampingan hukum dalam hal teknisnya hanya tinggal mengajukan. “Sebetulnya semua sudah terjawab apa yang diharapkan oleh OPD. Artinya program biar cepat selesai, bantuan segera disalurkan, ada uang segera dibelanjakan,” tuturnya. (*/yogi)

MEETING

DPD Demokrat Banten Tunjuk 3 Kadernya untuk Pilkada 2020

Published

on

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Banten memberikan surat tugas kepada tiga bakal calon wali kota dan bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Banten.

“Partai Demokrat telah resmi memberikan surat tugas kepada tiga bakal calon kepala daerah, yakni untuk Pilkada Kabupaten Serang diberikan kepada Eki Baihaqi, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kepada Siti Azizah, dan untuk Kota Cilegon diberikan kepada Iye Rohiman,” kata Sekjen DPD Partai Demokrat Banten Eko Susilo di Serang, Selasa (2/6/2020).

Eko mengatakan maksud pemberian surat tugas tersebut dalam rangka merespons perkembangan informasi di masyarakat mengenai bakal calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat.

“Pertama melaksanakan komunikasi politik dengan parpol sahabat agar terpenuhi persyaratan dukungan minimal 20 persen parpol menjadi pasangan calon kepala daerah. Kedua, mencari dan menetapkan calon wakil kepala daerah untuk menjadi pasangan dalam Pilkada 2020,” katanya.

Ia mengatakan bahwa proses tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah sudah memasuki tahap akhir untuk ditetapkan sebagai bakal calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat.

“Dalam surat tugas tersebut, melaporkan hasil survei terkini dan koalisi parpol yang sudah diperoleh dari DPP Partai Demokrat, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” katanya.

Menurut dia, para bakal calon yang menerima surat tersebut harus melaksanakan dan menyelesaikannya dengan baik.

“DPP hanya mengeluarkan surat tugas. Kewajiban bagi bakal calon jika sudah terpenuhi maka selanjutnya akan dikeluarkan surat rekomendasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk Pilkada Kabupaten Pandeglang. DPD Demokrat sudah berkomunikasi dengan DPP untuk segera mengeluarkan nama yang diberi surat tugas tersebut.
“Kita sudah melakukan komunikasi dengan DPP Demokrat, untuk selanjutnya kita akan informasikan lagi,” kata Eko.

Apabila para bakal calon seluruh kewajibannya sudah terpenuhi, pihaknya baru akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah dan wakilnya. (*/bey/ygi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Polsek Waringinkurung Laksanakan Pengamanan Kunker Menteri Desa, PTT RI

Published

on

SERANG – Polsek Waringinkurung Polres Serang Kota Polda Banten gelar Pengamanan Kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PTT) Republik Indonesia Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd., bertempat di Kantor Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kab.Serang, Sabtu (30/5/2020).

Tampak dalam kegiatan Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten H.Umar Barmawi, MM., Kapolsek Waringinkurung AKP Nasir Eming, SH., Kepala Desa se-kecamatan Waringinkurung, Pendamping Desa, Ketua MUI Kec. Waringinkurung, personel Polsek Waringinkurung.

Kapolsek Waringinkurung turut menyambut kedatangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kapolsek Waringinkurung AKP Nasir Eming, SH., mengatakan kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka tatap muka dengan seluruh kepala Desa se-kecamatan Waringinkurung dan menyerap aspirasi dari kepala Desa terkait penggunaan dana desa,” katanya.

“Personel melaksanakan Pengamanan sesuai dengan SOP, yang berlaku,” tuturnya.

“Selain itu, kami juga menghimbau kepada semua pihak yang hadir agar menggunakan protokol kesehatan, gunakan masker dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujarnya.

“Alhamdulillah, selama kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini berjalan dengan lancar, aman dan kondusif,” pungkasnya. (*/yogi)

Continue Reading

MEETING

Pemkab Serang Genjot Program Peningkatan IPM

Published

on

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam proses pelaksanaan pembangunan. Indeks ini dinilai bisa menjadi daya ukur kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, dalam mendorong peningkatan IPM, Pemkab Serang rutin berkoordinasi dengan Badan Pusat Statitistik (BPS). ”Selama ini setiap kegiatan yang Pemkab Serang lakukan, harus berkaitan dengan data-data yang dihasilkan oleh BPS,” kata Tatu usai Rapat Paripurna Penyampaikan Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 di gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (29/5/2020).

Dalam penyusunan LKPJ, menurutnya, memuat input dan output. Sedangkan outcome, benefit dan impact per kegiatan tidak bisa diukur pada waktu yang singkat. “Oleh karena itu, kami setiap tahun melakukan survey kepuasan masyarakat untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari setiap program yang dilaksanakan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, IPM Kabupaten Serang pada tahun 2019 ditargetkan 67,27 poin. Sampai dengan akhir 2019, realisasi sebesar 66.38 poin atau naik sebesar 0,45 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 65,93 poin.

Kemudian angka kemiskinan makro pada 2019 sebesar 4,08 %, atau turun 0,22 % dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 4,30 %. Sementara pertumbuhan ekonomi di pada tahun 2019 ditargetkan 5,21 %. Pada akhir tahun 2019, prediksi sementara indikator ini baru mencapai sebesar 5,08 %.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 ditargetkan tidak melebihi 13,45 %, pada akhir tahun 2019 mencapai target sebesar 10.65 %. Terakhir, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 tercapai pada kategori B.

Tatu mengungkapkan, pemantauan dan evaluasi atas capaian program punya tolok ukur melalui inovasi aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kegiatan (simolek), aplikasi Simral, dan aplikasi e-Sakip. “Sehingga tingkat akurasi capaian hasil kegiatan dapat lebih akurat,” ujarnya. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending