Connect with us

MEETING

Kapolri Jadi Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi Boy Rafli Amar

Published

on

BANDUNG – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D menjadi dewan penguji dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi Irjen Pol. Drs. Boy Rafli Amar yang menjabat Wakalemdikat Polri di Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat. Dengan Disertasi Integrasi Manajemen Media Dalam Strategi Humas Polri sebagai Aktualisasi Promoter.

Dalam Sidang Terbuka ini Kapolri bergabung dengan Tim Penguji, Pimpinan Sidang, Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.S.I.E. sekaligus Plt. Rektor Universitas Padjajaran, Sekretaris Sidang, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si., Ketua Tim Promotor, Prof. H. Deddy Mulyana, MA.,Ph.D., Anggota Tim Promotor, Dr. Atwar Bajari, M.Si., Anggota Tim Promotor, Dr. H. Edwin Rizal, M.Si., Oponen Ahli, Dr. Ninis Agustini Damayani, M.Lib., Oponen Ahli, Dr. Siti Karlinah, M.Si., Guru Besar, Prof. Dr. Ir. Mahfud Arifin, M.S., dan juga Kapolri sebagai Guru Besar, Jenderal Pol. Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., Rabu (14/8/2019).

Kapolri diberikan kesempatan oleh ketua sidang untuk memberikan pertanyaan, Kapolri memberikan apresiasi dengan tema yang sangat relevan dengan tugas Polri di era demokrasi saat ini. Kemudian memberikan masukan bahwa fokus penelitian dan desertasi seyogyanya simpel dan sederhana sehingga dapat dieksplorasi dan dianalisis secara mendalam.

Selanjutnya beliau mengajukan Empat pertanyaan. Pertanyaan Pertama, bagaimana pandangan saudara tentang Demokrasi di Indonesia saat ini, apakah Demokrasi Liberal atau Demokrasi Pancasila.

Kemudian pertanyaan kedua, seberapa besar peran manajemen media bagi institusi Polri dalam membentuk opini publik?

Ketiga, saat ini terjadi 3 prediksi atas persaingan antara media konvensional dengan media sosial, yaitu media konvensial akan lebih mendominasi, media sosial yang akan mendominasi, prediksi ketiga keduanya saling melengkapi, bagaimana atas 3 prediksi tersebut?

Terakhir bagaimana pandangan terhadap eksistensi UU ITE saat ini khususnya dalam rangka penegakkan hukum?

Dalam kesempatannya Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar menjawab seluruh pertanyaan oleh tim sidang dengan baik berdasarkan hasil disertasi yang merujuk kepada berbagai teori dan konsep Ilmu Komunikasi.

Diakhir sidang, ketua tim sidang menyatakan Bapak Boy Rafli Amar lulus sidang doktoral dengan predikat yudisium sangat memuaskan.

Disertasi Integrasi Manajemen Media Dalam Strategi Humas Polri Sebagai Aktualisasi Promoter. (*/yogi)

EVENT-EXHIBITION

Kemensos RI & Komisi VIII DPR RI Salurkan Bantuan PKH

Published

on

SERANG – Kemensos RI dan Komisi VIII DPR RI menyalurkan langsung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke masyarakat yang ada di Kecamatan Serang, Kota Serang, Jumat (6/12/2019). Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan program sosial tersebut diterima oleh orang yang tepat.

Simbolisasi penyerahan bantuan tersebut dalam rangka kunjungan kerja spesifik DPR RI Komisi VIII bersama Kemensos RI yang dilakukan di halaman kantor Kecamatan Serang, Kelurahan Kaligandu, Kota Serang.Pada kesempatan tersebut turut hadir Walikota Serang Syafrudin, dan Kepala Dinsos Kota Serang Moch Poppy Nopriadi, serta Camat Serang Tb Yassin.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, pihaknya beserta Kemensos RI menyalurkan langsung PKH ini agar program yang diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera, dapat tepat sasaran.“Ya jadi hari ini kami dari Komisi VIII melakukan kunjungan spesifik ke Kota Serang untuk melihat langsung penyaluran PKH dan BPNT. Kita pastikan bantuan-bantuan itu sampai kepada orang yang berhak, jangan sampai kepada orang yang tidak berhak. Dan pak Walikota memang benar-benar mengawasi,” ungkap Yandri, di sela-sela acara.

Ia menuturkan, pihaknya juga tengah membuat panitia kerja (panja) validasi data penerima manfaat bantuan sosial tersebut. “Jika di Kota Serang masih ada keluarga yang betul-betul harus menerima manfaat bantuan itu, maka bisa koordinasi dengan Pak Walikota,” tutur dia.

Yandri menyatakan, sebagai mitra Kemensos RI, pihaknya sangat mengapresiasi komitmen yang diperlihatkan oleh Kemensos dalam memastikan bahwa PKH tersalurkan dengan tepat. “Sebagai ketua Komisi VIII dan seluruh fraksi kami bermitra dengan mensos, kami lihat komitmen Pak Mensos sungguh luar biasa. Kami siap dari sisi anggaran, dari sisi pengawasan, maupun dari komunikasi langsung maupun tidak langsung. Intinya rekanan kami sebagai komisi VIII dengan Kemensos akan kami jaga sebaik mungkin,” katanya.

Namun, ia mengaku bahwa program PKH ini masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat pra sejahtera di Indonesia. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki, hanya 10 juta masyarakat pra sejahtera yang dapat terjangkau dari 20 juta masyarakat. “Jadi memang kalau sekaligus tidak mungkin. Tapi nanti, untuk masyarakat yang telah menerima bantuan sebelumnya, akan disetop terlebih dahulu, dan diganti dengan mereka yang belum sempat mendapatkannya,” terang Yandri.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa PKH ini akan diarahkan untuk menjadi program pemberdayaan. Dimana masyarakat penerima manfaatnya, dapat terlepas dari dari ketergantungan bantuan. “Yah seminimalnya, masyarakat tidak lagi tangannya berada di bawah meskipun belum bisa tangannya di atas. Setidaknya mereka tidak tergantung dengan bantuan lagi, lebih berdaya,” tegasnya.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kemensos RI MO Royani mengatakan bahwa pihaknya juga telah menambah anggaran untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan.”Kalau untuk penanganan fakir miskin, sudah ada PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun memang pemerintah dan komisi VIII menambahkan anggaran. Jadi mereka yang rawan kemiskinan pun bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Sementara, Walikota Serang Syafrudin mengaku bahwa pihaknya berterimakasih atas perhatian yang diberikan oleh Komisi VIII dan Kemensos RI kepada masyarakat Kota Serang.

“Saya haturkan terimakasih kepada Komisi VIII DPR RI dan Kemensos RI. Seperti yang saya katakan tadi, apabila masyarakat sudah terlepas dari kemiskinan, maka dapat dipastikan kualitas SDM pun akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Saat ditanya apakah PKH ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan, Syafrudin mengaku tidak. Namun, ia mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan yang dituturkan oleh Yandri Susanto.”Jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua Komisi VIII, setidaknya masyarakat jadi tidak meminta lagi. Minimal tangan mereka tidak di bawah terus,” ujarnya. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Polda Banten Gelar Penandatanganan Pakta Integeritas, Dalam Penerimaan Anggota Polri TA. 2020

Published

on

SERANG – Polda Banten melaksanakan kegiatan penadatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah panitia, pengawas, peserta serta orangtua seleksi rekruitmen proaktif penerimaan bintara Polri T.A. 2020 di Aula Lantas, Polda Banten, Serang, Selasa (10/12/2019).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Karo Sdm Polda Banten Kombes Pol Tommy Wibisono, S.I.K didampingi Kabiddokkes Kombes Pol dr. NARIYANA, M.Kes dan Kabidpropam Polda Banten Akbp Agus Nurpatria, S.I.K, serta dihadiri oleh pengawas netralisasi, pengawas eksternal, orangtua dan para peserta seleksi.

Karo sdm memimpin penadatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah Pengawas Internal Polda Banten yang terdiri dari satker Itwasda dan Bidpropam, serta Pengawas Eskternal yang terdiri dari IDI cabang serang, PDGI cabang Serang, Dindik Provinsi Banten, Bagian Kependudukan Provinsi Banten, Koni Provinsi Banten, Himpsi Prov Banten, LSM Front Pemantau Kriminalitas, dan 3 Peserta Seleksi jalur prestasi serta orang tua/ wali peserta.

Dalam sambutannya, Karo Sdm Polda Banten Kombes Pol Tommy Wibisono ,S.I.K. menyampaikan bahwa Penerimaan Polri dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis), tidak dipungut biaya sepeserpun, bagi masyarakat jangan percaya dengan adanya oknum yang menjanjikan kelulusan.

“Dalam melaksanakan kegiatan perekrutan atau penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2020 ini tidak ada sepersen pun dipungut biaya, Saya berharap kepada Bapak Ibu/wali peserta yang hadir tolong sampaikan informasi kepada masyarakat bahwa masuk institusi Polri tidak dipungut biaya serupiah pun, ini berlaku di seluruh indonesia,” katanya. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Ditresnarkoba Polda Banten gelar pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik/Penyidik Pembantu

Published

on

SERANG – Ditresnarkoba Polda Banten gelar pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik/Penyidik Pembantu Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Banten dan Jajaran T.A 2019 di Hotel ledian Kota Serang, Selasa (10/12/2019).

Pelatihan tersebut dihadiri oleh Dirresnarkoba Polda Banten Kombespol Yohanes Hernowo S.ik, M.H, Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Banten AKBP .Ade Kusnadi, Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Banten AKBP Iin Fauzi dan Kasubaganev Kompol Bonansah dan sebanyak 45 peserta pelatihan, yang terdiri dari Ditresnarkoba Polda Banten sebanyak 15 orang, satresnarkoba Polres jajaran masing-masing 5 orang.

Sebagai Narasumber Dirresnarkoba Polda Banten Kombespol Yohanes Hernowo S.ik, M.H, Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Banten AKBP .Ade Kusnadi, Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Banten AKBP Iin Fauzi dan Kasubaganev Kompol Bonansah.

Pelatihan dibuka langsung Dirresnarkoba Polda Banten yang diawali dengan sambutan yang intinya menyampaikan bahwa pelatihan ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dilapangan

“Kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan Kemampuan personil dan menambah ilmu pengetahuan agar benar benar dijadikan petunjuk dan arahan untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas yang sebenarnya di lapangan,” paparnya.

Yohanes juga mengatakan bahwa hubungan tata cara kerja agar direalisasikan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta berharap jajarannya dapat mengoptimalkan E management penyidikan

“Hubungan Tata Cara kerja ( HTCK ), agar di realisasikan sebagai pedoman dan wujud kerjasama dalam pelaksanaan dan E management penyidikan harus dioptimalkan,” katanya.

Di akhir sambutannnya Yohanes menekankan proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap berpedoman kepada peraturan dan petunjuk yang ada.

Setelah sambutan Dirresnarkoba dilanjutkan dengan pemberian materi tentang HTCK, E-manajemen Penyidikan, Penanganan pertama BB elektronik, Perkap 6 Th 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Pengawasan pemberkasan perkara TP narkoba, Aplikasi E- Manajemen Penyidikan dan tanya jawab. (yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending