Connect with us

MEETING

ILKOM UPH Deklarasikan Gerakan #IndonesiaBerkebaya

Published

on

TANGERANG – Bersama KPB Indonesia Mahasiswa program studi (Prodi) Ilmu Komunikasi UPH bersama KPB mendeklarasikan gerakan #Indonesiaberkebaya dalam bentuk ruang diskusi di Museum Nasional Jakarta, 16 Juli 2019. Kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia saat ini menjadi perhatian untuk terus dilestarikan. Salah satunya melalui Komunitas Perempuan Berkebaya (KPB) Indonesia yang memiliki fokus menjadikan kebaya Indonesia sebagai salah satu ‘warisan tak benda’ ke UNESCO.

Ruang Diskusi menghadirkan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI – Hilmar Farid Setiadi, Ph.D. yang meresponi positif gerakan ini. Hilmar meihat bahwa visi dari gerakan ini sangat baik dan nasionalis yaitu persatuan Indonesia. Hilmar juga mengusulkan agar kegiatan ini menjadi acara tahunan.

Menambahkan Hilmar, Perancang Busana Kebaya – Musa Widyatmodjo juga melihat bahwa acara tahunan penting untuk sering diadakan agar masyarakat semakin memberi perhatian terhadap kebaya bahkan sering mengenakan kebaya.
Menurut Ribka Malise, Reinhard Santoso, Reina Sidharta, Joshua Putra, Tiffany Geraldine – Ilkom 2016; Gerakan #IndonesiaBerkebaya ini dideklarasikan untuk menjadikan kebaya sebagai identitas bangsa Indonesia dan mendukung rencana KPB Indonesia. Selain itu, bersama KPB Indonesia, mahasiswa Ilkom UPH usai acara ini juga melakukan kajian untuk mendorong pemerintah agar menetapkan salah satu tanggal sebagai Hari Kebaya Nasional.

“Awal kami bertemu KPB Indonesia, mereka menyatakan bahwa membutuhkan tim media sosial untuk terus menggaungkan gerakan kebaya ini. Kami mengusulkan selain pengembangan media sosial perlu satu acara yang mampu memberi impact meluas terlebih dulu kepada masyarakat,” jelas Ribka.

Reinhard juga mengatakan bahwa gerakan KPB Indonesia dalam memperjuangkan kebaya sudah menyebar ke beberapa kota di Indonesia, seperti Yogyakarta dan Bogor. Namun, dampak dari gerakan ini belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, Reinhard merasa acara ruang diskusi ini bisa menjadi sarana untuk menyatukan seluruh komunitas juga untuk mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia.
“Ide #IndonesiaBerkebaya ini muncul dengan dasar pemikirian bahwa kebaya dapat mewakili Indonesia. Kebaya sendiri tidak hanya pakaian adat di Jawa, namun lebih luas kami juga menemukan kebaya digunakan di daerah Bali, Sumatera, Sulawesi, hingga NTT dengan corak khas daerah masing-masing. Namun sayang belum banyak orang yang mengetahui terlebih menggunakan kebaya. Sehingga kami ingin gerakan ini memiliki impact hingga meluas dan mampu mengajak masyarakat kembali peduli dengan kebaya Indonesia,” tambah Reinhard.

Selain adanya diskusi tentang kebaya, dalam acara ini juga terdapat fashion show yang diikuti kurang lebih 20 partisipan yang terdiri dari mahasiswa Ilkom UPH juga anggota dari beberapa komunitas kebaya. Untuk melengkapi informasi, hadir juga pameran yang berisikan jenis dan informasi terkait kebaya di Indonesia.
Beberapa komunitas juga turut berpartisipasi mendukung acara ini antara lain, yaitu Rampak Sarinah, GK (Galang Kemajuan) Ladies, Perempuan Indonesia Anti Korupsi, Citra Kartini Indonesia, dan lainnya.

Kedepannya kelima mahasiswa Ilkom UPH ini secara volunteer ingin terus berpartisipasi dalam gerakan kebaya ini bersama KPB.

“Melalui ilmu yang kami miliki seperti Branding, Social Media Strategy, Event Management, Campaign Strategy, dan ilmu komunikasi lainnya; kami berharap dapat berperan serta. Terutama dari segi sosial media, kami membuat konten dan mengelola instagram KPB serta ingin memberi pelatihan strategi sosial media kepada ibu-ibu KPB,” ungkap Ribka.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas semester 9 mahasiswa Ilkom UPH melalui mata kuliah CAPSTONE yang bertujuan mendorong mahasiswa UPH mampu menerapkan ilmu-ilmu Komunikasi yang telah dimiliki untuk dapat bermanfaat bagi komunitas. (*/yogi)

EVENT-EXHIBITION

Santri Majelis Badar Jalali Ingatkan Walikota Cilegon Untuk Tidak Menganakemaskan Usaha THM

Published

on

CILEGON – Keberadaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang hampir 20 tahun berdiri sebagai Kota Madya hingga saat ini banyak menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sebagai pusat bisnis, ekonomi dan perkantoran kawasan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang tentunya menambah pendapatan daerah, di sisi lain menjadi pusat hiburan yang tentunya menjamur dan menjadi kontroversi dan keresahan bagi masyarakat sekitar yang berasal dari 4 kecamatan yaitu Cibeber, Cilegon, Kramatwatu, dan Waringinkurung.

Pengumpulan tanda tangan sebagai dukungan terhadap GEBRAK beberap waktu lalu.

Salah satunya adalah dari Majelis Badar Jalali yang menilai0 Pemerintah Kota Cilegon terkesan lembek soal penutupan tempat usaha berupa hiburan malam di kawasan Jalan Lingkar Selatan.

“Saya sebagai santri Majelis Badar Jalali mengamati Pemkot Cilegon terkesan lembek dan menganakemaskan usaha tersebut. Padahal keberadaannya mutlak melanggar Perwal No 300 Tahun 2014 tentang Penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) di Cilegon dan utamanya melanggar nilai agama dan budaya,” tegas Andika salah satu santri Majelis Badar Jalali kepada sejumlah wartawan, Rabu (23/9/2020).

Andika mengatakan statement Walikota Cilegon pada Rapat KoordinasiTerbatas pada 23 September 2020, saat menyikapi Status Covid yang jadikan Cilegon sebagai Zona Merah, tidak ada ungkapan beliau bahwa THM sebagai cluster penularan Covid 19.

“Ini menjadi kekecewaan bagi kami masyarakat seolah-olah beliau menganakemaskan usaha tempat hiburan malam. Jelas-jelas di dalamnya sangat jauh dari unsur bersih dan sehat,” imbuhnya lagi.

GEBRAK bersama Santri Majelis Badar Jalali usai pengumpulan petisi.

Andika juga mengatakan pihaknya sepakat dengan Statement Ketua DPRD Cilegon di beberapa media saat Rapat Koordinasi Terbatas Tanggal 23 September 2020 menyikapi status Covid di Cilegon yang menjadikan Zona Merah. Dimana dewan menyoroti tempat hiburan yang bandel dan buka, padahal THM juga ada Indikasi berpotensi penularan Covid 19.

“Saya sebagai santri Majelis Badar Jalali sangat kecewa kepada pak Walikota Cilegon Edi Ariyadi, yang terkesan menganggap gampang persoalan THM di Kota Cilegon padahal saudara kami dari Aliansi GEBRAK (Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan) Gabungan Wilayah Kab Serang dan Cilegon pada 17 September 2020 sudah mengirim surat dan petisi pada Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang tembusan sampai Ke Gubernur Banten, Untuk menindak tegas THM yang ada di Wilayah Kota Cilegon dan Kab Serang. Alhasil sampai saat Ini Cilegon menjadi Zona Merah. Info yang Saya dapat dari teman-teman GEBRAK, Pemkot Cilegon belum berikan jawaban,” ungkap Andika.

Padahal, lanjut Andika, anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Demokrat M Ibrohim Aswadi pada 11 September 2020 pun menyoroti bandelnya THM di salah satu media online jauh sebelum Cilegon ditetapkan sebagai Zona Merah akan wabah Covid.

“Senin (21/9/2020) saya diminta teman GEBRAK untuk silaturrahmi ke kediaman pak dewan Ibrohim Aswadi. Beliau menitipkan aspirasi rakyat agar pak Walikota Cilegon segera menyikapi aspirasi dari teman-teman GEBRAK,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Andika diminta mendampingi GEBRAK untuk menggali kepastian kepada Wakil Ketua DPRD Cilegon Hj Nurrotul Uyun pada 20 September 2020 di kediamannya, meminta agar Pemkot Cilegon segera menyikapi surat dan petisi GEBRAK yang sudah masuk.

Sementara itu, koordinator GEBRAK Ferdy Raymond mengungkapkan, pihaknya bersama Majelis Badar Jalali dan tentunya masyarakat akan terus mendesak pemkot Cilegon dan Kabupaten Serang unruk segera menyelasaikan masalah ini.

“Kami tidak ingin daerah kami tumbuh kemaksiatan dan itu dibiarkan saja oleh pemerintah. Yang kami khawatirkan adalah hancurnya generasi muda di masa akan datang dan tentunya image Provinsi Banten sebagai provinsi yang agamis dan mengutamakan akhlakul karimah,” tegas Ferdy.

Pihaknya juga akan mendesak provinsi dalam hal ini gubernur Banten dan instansi terkait untuk mengambil sikap tegas untuk menghapus kemaksiatan dari bumi Banten.

“Saya sebagai masyarakat merasa sangat resah dengan kondisi THM saat ini dimana sudah semakin menjamur dan sangat pesat pertumbuhannya.
Kadang kami sebagai masyarakat merasa seakan ijin THM ini dipermudah,” tutup Ferdy. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Sekda Banten Serahkan Secara Simbolis Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja

Published

on

SERANG – Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar bersama Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten Eko Nugriyanto menyerahkan secara simbolis bantuan pemerintah pusat terkait bantuan subsidi upah untuk para pekerja di Provinsi Banten.

Bantuan tersebut dalam rangka melindung, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh di Provinsi Banten.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut ialah, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten Eko Nugriyanto, Ketua DPRD Banten Andra Soni, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi, Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanuarfi dan perwakilan pekerja yang menerima bantuan subsidi gaji tersebut.

Saat ditemui, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan bahwa bantuan yang diberikan tersebut sesuai Permenaker 14 Tahun 2020.

“Hari ini kita mengikuti acara penyerahan secara simbolis bantuan subsidi gaji kepada pekerja yang berada di Provinsi Banten, dimana pemberian subsidi gaji tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 14 Tahun 2020,” katanya di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (23/09/2020).

Al Hamidi menambahkan bahwa bantuan tersebut diberikan sebesar 600.000 per bulan kepada pekerja untuk meningkatkan perekonomiannya akibat dampak pandemi covid-19.

“Dimana bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja di Banten sebesar 600.000 per bulan dan akan diberikan selama empat bulan,” tambahnya.

“Dan tujuan bantuan yang kita serahkan ini berupa subsidi gaji atau upah yang diberikan kepada buruh atau pekerja yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi buruh yang ada di Provinsi Banten dalam penanganan dampak Covid-19,” lanjutnya.

Al Hamidi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut harus memenuhi kriteria.

“Adapun kriteria untuk mendapatkan upah subsidi ini ialah Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh penerima gaji atau upah, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020 dan kriteria terakhir peserta aktif harus memiliki gaji dibawah 5.000.000 rupiah dan memiliki rekening sendiri. Karena bantuan tersebut akan di kirim langsung ke rekening masing-masing,” jelasnya.

Masih kata Al Hamidi, “Di Banten peserta aktif yang terdaftar di BPJAMSOSTEK Banten sebanyak 1.263.446 pekerja yang meliputi gaji diatas maupun dibawah 5.000.000. Dan dari hasil verifikasi, calon penerima bantuan subsidi upah di Provinsi Banten sebanyak 1.026.911. dan yang sudah menerima bantuan tersebut sebanyak 843.731 pekerja di Provinsi Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar mengapresiasi bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat.

“Kita pemerintah daerah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah pusat dalam bantuan subsidi upah nya kepada masyarakat Provinsi Banten. tentunya atas formulasi kebijakan bapak Presiden melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa masyarakat Banten yang bekerja dibawah gaji 5 juta tersebut bisa mendapatkan bantuan subsidi upah senilai 600.000 ribu selama 4 bulan. Dimana bantuan ini bagian dari upaya kita meringankan beban atas kondisi terdampak covid-19, dan tadi pak gubernur menugaskan saya untuk menyerahkan secara simbolis kepada para pekerja,” katanya.

Al Muktabar berharap agar bantuan subsidi upah tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

“Saya berharap bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan juga saya berharap pandemi covid-19 ini cepat berakhir,” harapnya.

Dan ditempat yang sama, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Eko Nugriyanto mengungkapkan bahwa di masa pandemi covid-19 tersebut, Pemerintah hadir dalam memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya bagi pekerja.

“Pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Salah satunya adalah dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sebelumnya telah diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN, untuk memberikan BSU. Dan pemerintah menginginkan bantuan tersebut langsung diberikan kepada yang bersangkutan,” ungkapnya.

Eko Nugriyanto menambahkan dalam pemberian bantuan subsidi upah tersebut BPJS Ketenagakerjaan dilibatkan.

“Kenapa pemerintah bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan?, karena BPJS Ketenagakerjaan yang dianggap punya data tentang Ketenagakerjaan, sehingga kita dilibatkan dalam mengumpulkan nomor rekening seluruh pekerja yang memang berhak untuk dapat BSU tersebut,” tambahnya.

Masih kata Eko Nugriyanto, “Secara nasional beberapa waktu lalu, BSU ini sudah di Launching oleh Bapak Presiden di Istana Negara dan dalam kesempatan ini kita juga melakukan penyerahan secara simbolis kepada pekerja di Provinsi Banten untuk tahap yang keempat,” imbuhnya.

Dan Eko Nugriyanto juga menjelaskan bahwa kegiatan penyerahan bantuan subsidi upah tersebut dilakukan serentak di seluruh Cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Banten.

“Dan kegiatan ini selain dilaksanakan di tingkat Provinsi Banten, juga dilaksanakan secara serentak di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di setiap Kabupaten dan kota di Provinsi Banten,” jelasnya. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

HUT Ke 19 Tahun, Demokrat Lounching Kampung Sehat Demi Putus Mata Rantai Covid-19

Published

on

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten rayakan hari ulang tahun (HUT) Partai ke-19 tahun di Lapangan Futsal Baros. Serang, Sabtu (19/9/2020).

Ketua Majelis Partai Daerah (MPD) Demokrat Banten Wahidin Halim mengatakan Partai Demokrat pada usia ke-19 tahun ini banyak kemajuan yang dirasanya, baik dari kapasitas dan kapabilitas kader serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

WH yang juga menjabat sebagai Gubernur Banten itu mengaku tidak akan meninggalkan partai kebanggaannya ini, karena telah membesarkan serta mengantarkan dirinya menjadi orang nomor satu di Banten.

“Ada sesuatu yang menggembirakan, Demokrat Banten semakin moderen, dengan teknologi saya bisa hadir, karena bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan Partai Demokrat, saya bisa merasakan bagaimana sepak terjang Demokrat dan dedikasi para kader Demokrat,” katanya dalam sambutannya melalui virtual.

Dirinya juga meminta agar seluruh kader partai demokrat Banten bisa menjaga dan mendukung kebijakan Pemeritah dalam memutus mata rantai pemyebaran Covid-19.

“Demokrat banten menjaga dan mendukung agar civid bisa hilang, dengan menjalankan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pimpian Daerah (DPD) Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya mengatakan setiap kegiatan yang diselenggarakan partai demokrat harus sesuai dengan protokol Covid-19.

“Setiap kegiatan Harus sesuai dengan protokol kesehatan, tadi Harus rapid Test dan juga sebelum masuk kita harus,” kata Iti dalam sambutannya.

Iti juga mengatakan dalam mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Demokrat membuat kampung sehat di seluruh Banten.

“Dalam hari jadi ke 19, kita melonching kampung sehat ini bukti hadir ditengah masyarakat, sejak Februari baik yang mewakili di DRPD untuk terus bergerak memberikan bantuan Ditengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Diketahui, Kampung sehat diririkan oleh setiap anggota dewan dari partai demokrat yang berjumlah 52 anggota di seluruh Banten, setiap anggota wajib mendirikan 10 tempat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPD Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya, Sekjen DPD Demokrat Banten Eko Susilo, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nasrul Ulum – Eki Baihaki, Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Iye-Awab beserta seluruh anggota DPRD dari partai Demokrat se-Banten.

Pantauan lokasi, panitia terus menyampaikan himbauan agar para tamu undangan yang hadir dapat mematuhi protokol kesehatan. Bahkan dalam acara tersebut juga terlihat petugas Covid-19 Provinsi Banten yang melakukan rapid Test kepada para tamu undangan. (*/bey/ygi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending