Connect with us

MEETING

Gelar RUPS Tahunan, Gubernur Minta Jamkrida Banten Berperan Aktif Tangani Covid-19

Published

on

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Banten untuk berperan secara aktif dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Banten. Dengan peran serta semua pihak, ujar Gubernur, kasus Covid-19 diyakini akan terus mengalami penurunan tren dari waktu ke waktu.

Hal itu disampaikan Gubernur WH dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar sebagai yang dikuasakan Gubernur untuk mewakili hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Tahunan PT Jamkrida Banten, bertempat di KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (13/5/2020).

Hadir dalam RUPS diantaranya Sekda Pemprov Banten Al Muktabar yang dikuasakan mewakili Gubernur atas nama Pemprov selaku pemegang saham terbesar, Direktur Utama PT Jamkrida Banten Hendra Indra Rahman dan unsur direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Plt. Direktur BGD, Plt. Kepala Biro Bina Perekonomian serta notaris.

“Sebagai badan usaha milik Pemprov, sudah seyogyanya Jamkrida Banten dapat berperan aktif dalam penanganan dan penekanan wabah Covid-19 di Banten. Baik penanganan saat masih berlangsung maupun pasca Covid-19 berakhir,” ujar Gubernur WH dalam sambutannya.

Menurut Gubernur WH, peran aktif PT Jamkrida Banten dapat juga diberikan melalui anggaran CSR yang telah tersedia untuk membantu meringankan beban masyarakat Banten dalam menghadapi dampak langsung dari pandemi Covid-19.

“Selain itu, PT Jamkrida Banten juga perlu melakukan rencana-rencana strategis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19 agar geliat perekonomian di Banten kembali tumbuh dan berkembang,” tuturnya.

Tak lupa, Gubernur juga mengapresiasi kinerja PT Jamkrida Banten yang terus melakukan inovasi-inovasi dan mampu meningkatkan laba bagi para pemegang saham.

“Saya harap dapat terus meningkat dan lebih baik lagi kedepannya,” imbuh Gubernur.

Direktur Utama PT Jamkrida Banten Hendra Indra Rahman menyampaikan, pihaknya menyambut baik arahan Gubernur WH terutama untuk berperan serta dalam penanganan Covid-19 di Banten. Ia sepakat, menangani wabah Covid-19 tidak dapat dilalukan oleh satu pihak saja yakni pemerintah, namun harus melibatkan seluruh unsur khususnya badan-badan usaha melalui CSR.

“Tahun ini, Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jamkrida sebesar 7,5% dari laba. Itu untuk dimanfaatkan sebagai tanggung jawab sosial perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Hendra.

Hendra juga melaporkan, sesuai dengan panggilan/undangan, agenda RUPS Tahunan PT. Jamkrida Banten diantaranya penyampaian Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan oleh Dewan Komisaris, Release and Discharge Pengurus perseroan, Pembagian Laba Usaha Tahun Buku 2019 dan lain-lain.

“Alhamdulillah, semua agenda rapat dapat terlaksana dengan baik, dan para pemegang saham telah memberikan persetujuan dan menerima Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nomor : 00005/2.103/AU.1/09/1101-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian,” jelasnya.

Direktur Perseroan Ahmad Rohendi melaporkan dalam paparannya bahwa peran Jamkrida Banten guna mendukung kegiatan Ekonomi tercermin dari meningkatnya jumlah terjamin produktif dari 54.916 terjamin pada tahun 2018 menjadi 70.639 terjamin pada tahun 2019. Dengan asumsi tiap terjamin dapat mempekerjakan 3 orang maka 211.917 tenaga kerja dapat terserap akibat kegiatan ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tri Bowo Yulianti yang memberikan opini tersaji secara Wajar dalam semua hal atau biasa juga disebut WTP Kinerja Keuangan juga meningkat ditandai dengan pecapaian Laba sebesar Rp 2,09 Miliar, Aset menjadi Rp 126 Miliar dan Ekuitas menjadi Rp 60,56 Miliar. Atas Pencapaian Kinerja tersebut, Dewan Komisaris yang disampaiakan oleh Komisaris Utama Didin Rasyidin Wahyu memberikan penilaian objektif bahwa Direksi telah menjalankan kegiatan Usaha sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Bisnis yang telah disepakati dengan hasil yang SANGAT SEHAT sejalan dengan hasil penilaian Kesehatan Perusahaan yang standarnya dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh pemaparan Direksi dan Dewan Komisaris dapat diterima secara penuh oleh para Pemegang Saham sehingga Pengurus terlepas dari tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun buku 2019.

Pada bagian akhir RUPS disepakati oleh pemegang saham bahwa Laba Usaha dibagikan mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan kompoisi deviden 55% senilai Rp. 1.149.648.615 kepada pemegang saham dengan perincian Pemerintah Provinsi Banten pemegang 90,3% saham memperoleh deviden senilai senilai Rp. 943.396.289, dan PT. Banten Global Development pemegang 9,7% saham memperoleh deviden senilai Rp. 101.738.816.

Disamping itu ditempatkan dalam Cadangan Umum 25% senilai Rp. 522.567.553, Jasa Produksi 7,5% senilai Rp. 156.770.266 dan Tantiem 5%, senilai Rp. 104.513.511. Dan sebagai bentuk kepedulian Perseroan atas kejadian Luar Biasa pandemic COVID 19 perseroan dapat menyisihkan 7,5% dari laba atau senilai Rp. 156.770.266 dalam Pos Program Bina Lingkungan. (*/yogi)

CONFERENCE

PT Pegadaian-PWI Banten Sepakat Jalin Kerjasama Majukan Ekonomi Indonesia

Published

on

SERANG – Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020, PT Pegadaian (Persero) Area Tangerang dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten menggelar Webinar yang bertajuk “Satukan Aksi Keuangan Insklusif untuk Indonesia Maju”.

Tujuan kegiatan ini untuk membangun sinergitas antara perusahaan pegadaian yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan insan pers yang berada di Tanah Jawara.

Dalam kesempatan tersebut Marketing Excekutive Pegadaian Area Tangerang, Obie Suryo Wicaksono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan. Hal itu sesuai dengan motto pegadaian yaitu mengatasi masalah tanpa masalah.

“Kami berkomitmen untuk membantu masalah keuangan masyarakat, apalagi dalam momen bulan inklusi keuangan tahun 2020 ini banyak program yang kami tawarkan termasuk bantuan bagi pelaku usaha mikro (Gadai Peduli) untuk nasabah yang menggadai dengan uang pinjaman maksimal 1jt akan mendapatkan sewa modal/bunga 0%, dan pegadaian tidak pernah melakukan lelang online,” kata Obie dalam paparannya, Rabu (18/11/2020).

Obie berharap, semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan wartawan yang berada di Provinsi Banten. “Mudah-mudahan kerjasama ini terus kita bangun dan ke depan hubungan yang sudah terjalin makin erat,” ucapnya.

Diketahui, PT Pegadaian Area Tangerang juga memiliki program Gadai peduli untuk nasabahnya, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Dan program Gadai Peduli ini sudah dimulai per tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Sementara Ketua PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan Webinar ini yang diinisiasi oleh Pegadaian untuk membangun sinergitas dengan insan pers yang bertugas di wilayah Banten.

“PWI Banten siap untuk menjaga dan menjalin kerjasama yang baik dengan Pegadaian yang memiliki komitmen untuk membantu keuangan masyarakat,” ungkap Opan sapaan akrab Rian Nopandra.

Pada kesempatan tersebut PT Pegadaian (Persero) Syariah Area Tangerang melakukan penyerahaan buku tabungan emas secara simbolis kepada Ketua PWI Provinsi Banten Rian Nopandra di Sekretariat PWI Provinsi Banten. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

PLN Apresiasi Kementerian ATR/BPN Dalam Pengamanan Aset Negara Untuk Kelistrikan

Published

on

JAKARTA – Sepanjang 2020, PLN telah menerima sekitar 10.000 sertifikat baru maupun pembaharuan sertifikat di berbagai Kantor Pertanahan (Kantah) BPN di seluruh Indonesia, dengan nilai aset mencapai Rp3,5 triliun.

PLN berikan penghargaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan Kementerian ATR/BPN dalam pengamanan aset tanah untuk infrastruktur ketenagalistrikan.

Berlokasi di Kantor Kementerian ATR/BPN penyerahan penghargaan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kepada Menteri ATR/BPN yang diwakili oleh PLT Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.

Darmawan menerangkan, Seluruh capaian pengamanan aset ini tidak lepas dari dukungan dan kerjakeras kementerian ATR/BPN se Indonesia hingga tingkatan kantor pertanahan. Untuk itu PLN mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan oleh Kementerian ATR/BPN dalam mengamankan aset-aset PLN.

“Dengan bangga kami berani mengklaim, selama tahun 2020, PLN telah menerima sekitar 10.000 sertifikat baru maupun pembaharuan sertifikat di berbagai Kantah BPN di seluruh Indonesia, dengan nilai aset mencapai Rp3,5 triliun, hal ini tidak akan tercapai tanpa bantuan dari kementerian ATR/BPN yang bersinergi secara bagus dengan PLN dilapangan,” terang Darmawan Prasodjo, Rabu (18/11/2020).

PLT Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengungkapkan terimakasih atas penghargaan yang telah diberikan oleh PLN, ini sebagai simbol kerjasama yang baik antara ATR/BPN dan PLN.

“Sebuah kehormatan bagi kami karena fungsi kami memang harus melayani, ini semua merupakan semangat yang baik dari ATR/BPN dan PLN, maka akselarasi pengamanan aset ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentu kedepannya kerjasama yang baik ini akan terus dilakukan demi memberikan pengamanan aset dan kepastian hukum atas aset ketenagalistrikan,” ungkap Himawan.

Dalam kesempatan yang sama, PLN juga menyampaikan penghargaan secara personal kepada salah seorang Pegawai ATR/BPN bernama Arie Yuriwin. Dirinya telah berjasa dalam bidang pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mengkonsolidasikan proses sertifikasi tanah, penyelesaian permasalahan dan penertiban tanah serta memberikan supervisi dalam penggunaan aset PLN untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Demi menghadirkan terang di seluruh negeri, PLN berupaya menjamin aset tanah negara yang diamanahkan untuk infrastruktur ketenagalistrikan. Berprinsip saling memberikan manfaat, PLN senantiasa menyambut baik tiap sinergitas, baik lintas BUMN, maupun lembaga. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

PLN Fokus Wujudkan Keadilan Energi melalui Pemerataan Infrastruktur Kelistrikan

Published

on

JAKARTA– Upaya PLN dalam rangka mencapai posisi kinerja keuangan dan operasional yang sehat, terus dilakukan antara lain dengan melakukan peningkatan pendapat dan upaya efisiensi diberbagai sektor. Hal ini dijelaskan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi XI di Gedung DPR, Jakarta.

Secara lengkap, Zulkifli menjelaskan selain upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi. Dukungan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja keuangan dan juga untuk pembiayaan belanja modal dalam proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi, khususnya pelaksanaan program listrik desa, termasuk pembangkit EBT & penunjang program listrik desa.

“Dukungan dari PMN tentu sangat penting bagi kami, terutamanya dalam meningkatkan kemampuan pendanaan PLN. Dana PMN akan digunakan untuk mendanai pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya untuk peningkatan rasio elektrifikasi,” ungkap Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, Rabu (18/11/2020).

Sesuai Undang-Undang APBN No. 9 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 27 Oktober 2020, mengalokasikan PMN yang diberikan kepada PLN untuk tahun 2021 sebesar Rp 5 Triliun. Adapun sekitar Rp 2 Triliun digunakan untuk pembangunan transmisi dan gardu induk dan Rp 3 Triliun digunakan untuk jaringan distribusi termasuk pembangkit EBT listrik desa penunjang program listrik desa.

Dalam RDP tersebut, PLN juga memaparkan Terkait Kajian Kelayakan Proyek dan Dampak Ekonomi dan Sosial, PMN Tahun Anggaran 2021 ini akan memberikan dampak tidak hanya bagi PLN, tetapi juga bagi masyarakat, manfaat PMN ini antara lain:

a. Meningkatkan pemerataan akses ketersedian listrik bagi rakyat (program peningkatan rasio elektrifikasi).
b. Selain itu juga akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak, peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah/nasional.
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehubungan peningkatan aktivitas produksi, perdagangan, maupun kegiatan masyarakat lainnya.

Hasil kajian PLN dengan Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa pembangunan beberapa proyek PLN yang dibantu oleh PMN memiliki pengaruh yang positif (“+” development impact). Setiap Rp 1 Triliun PMN memberikan dampak multiplier terhadap Output Nasional sebesar 2,69 (dua koma enam puluh sembilan). Diantaranya, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) dan Penyerapan Tenaga Kerja sekitar 14.048 (empat belas ribu empat puluh delapan) tenaga kerja.

Selain dukungan PMN, di tengah pademi Covid-19, PLN juga terus berupaya meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan penjualan tenaga listrik melalui program promo pemasaran, menjaga kecukupan pasokan listrik, dan memberikan tarif kompetitif untuk pelanggan industri sehingga mendorong konsumsi listrik sekaligus mendorong roda perekonomian.

Selain itu PLN juga melakukan efisiensi dengan mengoptimalkan bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit Non BBM, menurunkan biaya energi primer dengan mengoperasikan pembangkit Energi Baru Terbarukan seperti Biofuel dan solar cell di daerah terpencil dan isolated, mengupayakan pemberlakuan DMO batubara dan gas dalam rangka menjamin kepastian biaya dan pasokan energi primer, serta melaksanakan program efisiensi pemeliharaan dan optimalisasi persediaan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka mencapai posisi kinerja keuangan dan operasional yang sehat. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending