Connect with us

MEETING

Gelar RUPS Tahunan, Gubernur Minta Jamkrida Banten Berperan Aktif Tangani Covid-19

Published

on

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Banten untuk berperan secara aktif dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Banten. Dengan peran serta semua pihak, ujar Gubernur, kasus Covid-19 diyakini akan terus mengalami penurunan tren dari waktu ke waktu.

Hal itu disampaikan Gubernur WH dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar sebagai yang dikuasakan Gubernur untuk mewakili hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Tahunan PT Jamkrida Banten, bertempat di KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (13/5/2020).

Hadir dalam RUPS diantaranya Sekda Pemprov Banten Al Muktabar yang dikuasakan mewakili Gubernur atas nama Pemprov selaku pemegang saham terbesar, Direktur Utama PT Jamkrida Banten Hendra Indra Rahman dan unsur direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Plt. Direktur BGD, Plt. Kepala Biro Bina Perekonomian serta notaris.

“Sebagai badan usaha milik Pemprov, sudah seyogyanya Jamkrida Banten dapat berperan aktif dalam penanganan dan penekanan wabah Covid-19 di Banten. Baik penanganan saat masih berlangsung maupun pasca Covid-19 berakhir,” ujar Gubernur WH dalam sambutannya.

Menurut Gubernur WH, peran aktif PT Jamkrida Banten dapat juga diberikan melalui anggaran CSR yang telah tersedia untuk membantu meringankan beban masyarakat Banten dalam menghadapi dampak langsung dari pandemi Covid-19.

“Selain itu, PT Jamkrida Banten juga perlu melakukan rencana-rencana strategis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19 agar geliat perekonomian di Banten kembali tumbuh dan berkembang,” tuturnya.

Tak lupa, Gubernur juga mengapresiasi kinerja PT Jamkrida Banten yang terus melakukan inovasi-inovasi dan mampu meningkatkan laba bagi para pemegang saham.

“Saya harap dapat terus meningkat dan lebih baik lagi kedepannya,” imbuh Gubernur.

Direktur Utama PT Jamkrida Banten Hendra Indra Rahman menyampaikan, pihaknya menyambut baik arahan Gubernur WH terutama untuk berperan serta dalam penanganan Covid-19 di Banten. Ia sepakat, menangani wabah Covid-19 tidak dapat dilalukan oleh satu pihak saja yakni pemerintah, namun harus melibatkan seluruh unsur khususnya badan-badan usaha melalui CSR.

“Tahun ini, Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jamkrida sebesar 7,5% dari laba. Itu untuk dimanfaatkan sebagai tanggung jawab sosial perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Hendra.

Hendra juga melaporkan, sesuai dengan panggilan/undangan, agenda RUPS Tahunan PT. Jamkrida Banten diantaranya penyampaian Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan oleh Dewan Komisaris, Release and Discharge Pengurus perseroan, Pembagian Laba Usaha Tahun Buku 2019 dan lain-lain.

“Alhamdulillah, semua agenda rapat dapat terlaksana dengan baik, dan para pemegang saham telah memberikan persetujuan dan menerima Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nomor : 00005/2.103/AU.1/09/1101-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian,” jelasnya.

Direktur Perseroan Ahmad Rohendi melaporkan dalam paparannya bahwa peran Jamkrida Banten guna mendukung kegiatan Ekonomi tercermin dari meningkatnya jumlah terjamin produktif dari 54.916 terjamin pada tahun 2018 menjadi 70.639 terjamin pada tahun 2019. Dengan asumsi tiap terjamin dapat mempekerjakan 3 orang maka 211.917 tenaga kerja dapat terserap akibat kegiatan ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tri Bowo Yulianti yang memberikan opini tersaji secara Wajar dalam semua hal atau biasa juga disebut WTP Kinerja Keuangan juga meningkat ditandai dengan pecapaian Laba sebesar Rp 2,09 Miliar, Aset menjadi Rp 126 Miliar dan Ekuitas menjadi Rp 60,56 Miliar. Atas Pencapaian Kinerja tersebut, Dewan Komisaris yang disampaiakan oleh Komisaris Utama Didin Rasyidin Wahyu memberikan penilaian objektif bahwa Direksi telah menjalankan kegiatan Usaha sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Bisnis yang telah disepakati dengan hasil yang SANGAT SEHAT sejalan dengan hasil penilaian Kesehatan Perusahaan yang standarnya dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh pemaparan Direksi dan Dewan Komisaris dapat diterima secara penuh oleh para Pemegang Saham sehingga Pengurus terlepas dari tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun buku 2019.

Pada bagian akhir RUPS disepakati oleh pemegang saham bahwa Laba Usaha dibagikan mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan kompoisi deviden 55% senilai Rp. 1.149.648.615 kepada pemegang saham dengan perincian Pemerintah Provinsi Banten pemegang 90,3% saham memperoleh deviden senilai senilai Rp. 943.396.289, dan PT. Banten Global Development pemegang 9,7% saham memperoleh deviden senilai Rp. 101.738.816.

Disamping itu ditempatkan dalam Cadangan Umum 25% senilai Rp. 522.567.553, Jasa Produksi 7,5% senilai Rp. 156.770.266 dan Tantiem 5%, senilai Rp. 104.513.511. Dan sebagai bentuk kepedulian Perseroan atas kejadian Luar Biasa pandemic COVID 19 perseroan dapat menyisihkan 7,5% dari laba atau senilai Rp. 156.770.266 dalam Pos Program Bina Lingkungan. (*/yogi)

MEETING

DPD Demokrat Banten Tunjuk 3 Kadernya untuk Pilkada 2020

Published

on

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Banten memberikan surat tugas kepada tiga bakal calon wali kota dan bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Banten.

“Partai Demokrat telah resmi memberikan surat tugas kepada tiga bakal calon kepala daerah, yakni untuk Pilkada Kabupaten Serang diberikan kepada Eki Baihaqi, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kepada Siti Azizah, dan untuk Kota Cilegon diberikan kepada Iye Rohiman,” kata Sekjen DPD Partai Demokrat Banten Eko Susilo di Serang, Selasa (2/6/2020).

Eko mengatakan maksud pemberian surat tugas tersebut dalam rangka merespons perkembangan informasi di masyarakat mengenai bakal calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat.

“Pertama melaksanakan komunikasi politik dengan parpol sahabat agar terpenuhi persyaratan dukungan minimal 20 persen parpol menjadi pasangan calon kepala daerah. Kedua, mencari dan menetapkan calon wakil kepala daerah untuk menjadi pasangan dalam Pilkada 2020,” katanya.

Ia mengatakan bahwa proses tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah sudah memasuki tahap akhir untuk ditetapkan sebagai bakal calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat.

“Dalam surat tugas tersebut, melaporkan hasil survei terkini dan koalisi parpol yang sudah diperoleh dari DPP Partai Demokrat, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” katanya.

Menurut dia, para bakal calon yang menerima surat tersebut harus melaksanakan dan menyelesaikannya dengan baik.

“DPP hanya mengeluarkan surat tugas. Kewajiban bagi bakal calon jika sudah terpenuhi maka selanjutnya akan dikeluarkan surat rekomendasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk Pilkada Kabupaten Pandeglang. DPD Demokrat sudah berkomunikasi dengan DPP untuk segera mengeluarkan nama yang diberi surat tugas tersebut.
“Kita sudah melakukan komunikasi dengan DPP Demokrat, untuk selanjutnya kita akan informasikan lagi,” kata Eko.

Apabila para bakal calon seluruh kewajibannya sudah terpenuhi, pihaknya baru akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah dan wakilnya. (*/bey/ygi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Polsek Waringinkurung Laksanakan Pengamanan Kunker Menteri Desa, PTT RI

Published

on

SERANG – Polsek Waringinkurung Polres Serang Kota Polda Banten gelar Pengamanan Kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PTT) Republik Indonesia Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd., bertempat di Kantor Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kab.Serang, Sabtu (30/5/2020).

Tampak dalam kegiatan Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten H.Umar Barmawi, MM., Kapolsek Waringinkurung AKP Nasir Eming, SH., Kepala Desa se-kecamatan Waringinkurung, Pendamping Desa, Ketua MUI Kec. Waringinkurung, personel Polsek Waringinkurung.

Kapolsek Waringinkurung turut menyambut kedatangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kapolsek Waringinkurung AKP Nasir Eming, SH., mengatakan kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka tatap muka dengan seluruh kepala Desa se-kecamatan Waringinkurung dan menyerap aspirasi dari kepala Desa terkait penggunaan dana desa,” katanya.

“Personel melaksanakan Pengamanan sesuai dengan SOP, yang berlaku,” tuturnya.

“Selain itu, kami juga menghimbau kepada semua pihak yang hadir agar menggunakan protokol kesehatan, gunakan masker dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujarnya.

“Alhamdulillah, selama kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini berjalan dengan lancar, aman dan kondusif,” pungkasnya. (*/yogi)

Continue Reading

MEETING

Pemkab Serang Genjot Program Peningkatan IPM

Published

on

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam proses pelaksanaan pembangunan. Indeks ini dinilai bisa menjadi daya ukur kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, dalam mendorong peningkatan IPM, Pemkab Serang rutin berkoordinasi dengan Badan Pusat Statitistik (BPS). ”Selama ini setiap kegiatan yang Pemkab Serang lakukan, harus berkaitan dengan data-data yang dihasilkan oleh BPS,” kata Tatu usai Rapat Paripurna Penyampaikan Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 di gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (29/5/2020).

Dalam penyusunan LKPJ, menurutnya, memuat input dan output. Sedangkan outcome, benefit dan impact per kegiatan tidak bisa diukur pada waktu yang singkat. “Oleh karena itu, kami setiap tahun melakukan survey kepuasan masyarakat untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari setiap program yang dilaksanakan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, IPM Kabupaten Serang pada tahun 2019 ditargetkan 67,27 poin. Sampai dengan akhir 2019, realisasi sebesar 66.38 poin atau naik sebesar 0,45 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 65,93 poin.

Kemudian angka kemiskinan makro pada 2019 sebesar 4,08 %, atau turun 0,22 % dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 4,30 %. Sementara pertumbuhan ekonomi di pada tahun 2019 ditargetkan 5,21 %. Pada akhir tahun 2019, prediksi sementara indikator ini baru mencapai sebesar 5,08 %.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 ditargetkan tidak melebihi 13,45 %, pada akhir tahun 2019 mencapai target sebesar 10.65 %. Terakhir, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 tercapai pada kategori B.

Tatu mengungkapkan, pemantauan dan evaluasi atas capaian program punya tolok ukur melalui inovasi aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kegiatan (simolek), aplikasi Simral, dan aplikasi e-Sakip. “Sehingga tingkat akurasi capaian hasil kegiatan dapat lebih akurat,” ujarnya. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending