Connect with us

MEETING

Divisi Humas Polri Gelar Workshop Penguatan Tim Media Sosial & Media Online

Published

on

CILEGON – Bertemakan “Penguatan Tim Media Sosial dan Media Online” Divisi Humas Polri menggelar workshop Wilayah Polda Banten, acara yang dihadiri ratusan personel humas Polda Banten dan polres jajaran digelar di The Royale Krakatau Hotel JL.KH. Yasin Beji No.4 Cilegon, Cilegon, Banten, Rabu (17/7/ 2019).

Kegiatan workshop dibuka oleh Kadiv Humas Polri yang diwakili Kombespol Heru Yulianto SIK , Kabag Diseminasi Div Humas Polri dan dihadiri pejabat Divisi Humas Polri, pejabat utama Polda Banten, para kasubbid Humas Polda Banten, sejumlah Kapolres jajaran yang diwakili Kabagops masing-masing Polres.

Pada kesempatan itu Kombes Pol Heru Yulianto SIK dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka penguatan tim media online dan media sosial di wilayah hukum Polda Banten, Divisi Humas Polri khususnya Biro Multimedia berperan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi di dunia maya oleh karena itu penguatan tim media sosial dan media online di Polda Banten dan jajarannya sangat diperlukan untuk turut berpartisipasi dalam menciptakan sentimen positif dalam pemberitaan baik di media online maupun di media sosial.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi sangat cepat untuk itu Polri harus mampu mengikuti perkembangan yang ada baik di media online maupun media sosial yang saat ini dapat kita rasakan intensitas penggunaan media sosial dan media online selalu meningkat sebagai evaluasi menurut indeks kerawanan Pemilu tahun 2019 kemarin,” paparnya.

Lanjutnya, dalam kesempatan ini kami sangat mengapresiasi Polda Banten bahwa kondisi Polda Banten cukup aman di mana seluruh event-event besar yang diselenggarakan di wilayah hukum Polda Banten berlangsung dengan aman lancar dan sukses.

Maka untuk menjaga situasi Kamtibmas selalu dalam kondisi yang kondusif pasca pesta demokrasi yang sudah terlaksana, diperlukan identifikasi permasalahan dalam setiap tahapan Pemilu. Termasuk saat ini yang sudah memasuki pasca pemilu 2019 dengan melihat perkembangan real yang terjadi di masyarakat untuk merencanakan upaya kepolisian dalam rangka pengamanan dan memupuk kembali persaudaraan antar masyarakat.

“Hadirin peserta sekalian yang saya banggakan, awalnya media sosial digunakan sebagai sarana informasi silaturahmi aktivitas positif lainnya. namun belakangan ini di media sosial banyak disalahgunakan, multimedia harus melakukan monitoring dan juga polaris office media baik digital maupun elektronik, serta diseminasi digital media online maupun media sosial untuk menjadi saluran komunikasi dua arah yang efektif dan kreatif,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Kapolda Banten yang diwakili Dir Krimsus Polda Banten AKBP. Rudi Hananto dalam sambutannya mengatakan, pengguna media sosial pada tahun 2018 mencapai 130 juta orang, bagi Polri dinamika ini adalah peluang Polri melalui fungsi Humas, dapat menggunakan berbagai media khususnya media sosial untuk memperkuat kamtibmas. dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta membangun citra positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Sebaliknya dinamika ini juga menghadirkan tantangan tugas bagi Polri dengan masih adanya sebagian besar masyarakat yang cenderung menggunakan media sosial untuk membuat dan berbagi konten negatif, yang dapat memicu gangguan Kamtibmas dan konflik sosial seperti ujaran kebencian atau hatespeech provokasi berita bohong atau hoax dan penyebaran isu yang bernuansa Sara.

Berbagai dinamika tersebut memberi ikan gambaran bahwa fungsi humas Polri bukan hanya memainkan peran sebagai komunikator publik yang bertugas mengamankan kebijakan institusi dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun juga dituntut untuk mampu memelihara Kamtibmas di dunia siber dan mengelola berbagai isu yang berkembang di dunia maya.

Untuk itu Polda Banten benar-benar berkomitmen menjalankan kebijakan utama Kapolri salah satunya adalah manajemen media berbagai program telah kita gelar diantaranya pembentukan cybertroops dan di Polda Banten dan Polres jajaran.

Yang bertugas melakukan kontra opini terhadap maraknya konten atau pemberitaan negatif yang bersifat pokok maupun provokatif pada berbagai media online di media sosial.

Selain itu sebagai pendekatan terhadap nitizen juga terus kita intensifkan dengan membentuk channel interaksi antara Polri dan masyarakat di media sosial , yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk menampung saran dan kritik masyarakat melakukan kontrol opini dan membentuk opini positif .
maupun melakukan desiminasi guna mencegah penyebaran berita bohong atau hoax ujaran kebencian dan isu Sara.

“Pada hari ini untuk lebih memperkuat manajemen media maka kita akan ikuti bersama workshop dalam rangka penguatan tim media sosial dan media online di wilayah hukum Polda Banten. Saya berharap sekali ini dapat menjadi momentum bagi seluruh peserta untuk memperkuat soliditas dan Sinergi sekaligus untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan adaptasi diri terhadap perkembangan teknologi,” pintanya.

Rudi berpesan agar peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan implementasikan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, serta terus perkuat Sinergi harkamtibmas di antara Insan media online dan media sosial.

Rudi juga mengucapkan terima kasih kepada biro multimedia divhumas Polri, instruktur dan seluruh pihak yang telah turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Saya juga memberikan apresiasi pada di humas Polri yang telah menggelar kegiatan workshop di jajaran Polda Banten, semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan melahirkan manajemen media online dan media sosial yang dapat mendukung terwujudnya stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten,” tutupnya. (*/yogi)

EVENT-EXHIBITION

Santri Majelis Badar Jalali Ingatkan Walikota Cilegon Untuk Tidak Menganakemaskan Usaha THM

Published

on

CILEGON – Keberadaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang hampir 20 tahun berdiri sebagai Kota Madya hingga saat ini banyak menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sebagai pusat bisnis, ekonomi dan perkantoran kawasan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang tentunya menambah pendapatan daerah, di sisi lain menjadi pusat hiburan yang tentunya menjamur dan menjadi kontroversi dan keresahan bagi masyarakat sekitar yang berasal dari 4 kecamatan yaitu Cibeber, Cilegon, Kramatwatu, dan Waringinkurung.

Pengumpulan tanda tangan sebagai dukungan terhadap GEBRAK beberap waktu lalu.

Salah satunya adalah dari Majelis Badar Jalali yang menilai0 Pemerintah Kota Cilegon terkesan lembek soal penutupan tempat usaha berupa hiburan malam di kawasan Jalan Lingkar Selatan.

“Saya sebagai santri Majelis Badar Jalali mengamati Pemkot Cilegon terkesan lembek dan menganakemaskan usaha tersebut. Padahal keberadaannya mutlak melanggar Perwal No 300 Tahun 2014 tentang Penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) di Cilegon dan utamanya melanggar nilai agama dan budaya,” tegas Andika salah satu santri Majelis Badar Jalali kepada sejumlah wartawan, Rabu (23/9/2020).

Andika mengatakan statement Walikota Cilegon pada Rapat KoordinasiTerbatas pada 23 September 2020, saat menyikapi Status Covid yang jadikan Cilegon sebagai Zona Merah, tidak ada ungkapan beliau bahwa THM sebagai cluster penularan Covid 19.

“Ini menjadi kekecewaan bagi kami masyarakat seolah-olah beliau menganakemaskan usaha tempat hiburan malam. Jelas-jelas di dalamnya sangat jauh dari unsur bersih dan sehat,” imbuhnya lagi.

GEBRAK bersama Santri Majelis Badar Jalali usai pengumpulan petisi.

Andika juga mengatakan pihaknya sepakat dengan Statement Ketua DPRD Cilegon di beberapa media saat Rapat Koordinasi Terbatas Tanggal 23 September 2020 menyikapi status Covid di Cilegon yang menjadikan Zona Merah. Dimana dewan menyoroti tempat hiburan yang bandel dan buka, padahal THM juga ada Indikasi berpotensi penularan Covid 19.

“Saya sebagai santri Majelis Badar Jalali sangat kecewa kepada pak Walikota Cilegon Edi Ariyadi, yang terkesan menganggap gampang persoalan THM di Kota Cilegon padahal saudara kami dari Aliansi GEBRAK (Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan) Gabungan Wilayah Kab Serang dan Cilegon pada 17 September 2020 sudah mengirim surat dan petisi pada Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang tembusan sampai Ke Gubernur Banten, Untuk menindak tegas THM yang ada di Wilayah Kota Cilegon dan Kab Serang. Alhasil sampai saat Ini Cilegon menjadi Zona Merah. Info yang Saya dapat dari teman-teman GEBRAK, Pemkot Cilegon belum berikan jawaban,” ungkap Andika.

Padahal, lanjut Andika, anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Demokrat M Ibrohim Aswadi pada 11 September 2020 pun menyoroti bandelnya THM di salah satu media online jauh sebelum Cilegon ditetapkan sebagai Zona Merah akan wabah Covid.

“Senin (21/9/2020) saya diminta teman GEBRAK untuk silaturrahmi ke kediaman pak dewan Ibrohim Aswadi. Beliau menitipkan aspirasi rakyat agar pak Walikota Cilegon segera menyikapi aspirasi dari teman-teman GEBRAK,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Andika diminta mendampingi GEBRAK untuk menggali kepastian kepada Wakil Ketua DPRD Cilegon Hj Nurrotul Uyun pada 20 September 2020 di kediamannya, meminta agar Pemkot Cilegon segera menyikapi surat dan petisi GEBRAK yang sudah masuk.

Sementara itu, koordinator GEBRAK Ferdy Raymond mengungkapkan, pihaknya bersama Majelis Badar Jalali dan tentunya masyarakat akan terus mendesak pemkot Cilegon dan Kabupaten Serang unruk segera menyelasaikan masalah ini.

“Kami tidak ingin daerah kami tumbuh kemaksiatan dan itu dibiarkan saja oleh pemerintah. Yang kami khawatirkan adalah hancurnya generasi muda di masa akan datang dan tentunya image Provinsi Banten sebagai provinsi yang agamis dan mengutamakan akhlakul karimah,” tegas Ferdy.

Pihaknya juga akan mendesak provinsi dalam hal ini gubernur Banten dan instansi terkait untuk mengambil sikap tegas untuk menghapus kemaksiatan dari bumi Banten.

“Saya sebagai masyarakat merasa sangat resah dengan kondisi THM saat ini dimana sudah semakin menjamur dan sangat pesat pertumbuhannya.
Kadang kami sebagai masyarakat merasa seakan ijin THM ini dipermudah,” tutup Ferdy. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Sekda Banten Serahkan Secara Simbolis Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja

Published

on

SERANG – Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar bersama Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten Eko Nugriyanto menyerahkan secara simbolis bantuan pemerintah pusat terkait bantuan subsidi upah untuk para pekerja di Provinsi Banten.

Bantuan tersebut dalam rangka melindung, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh di Provinsi Banten.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut ialah, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten Eko Nugriyanto, Ketua DPRD Banten Andra Soni, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi, Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanuarfi dan perwakilan pekerja yang menerima bantuan subsidi gaji tersebut.

Saat ditemui, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan bahwa bantuan yang diberikan tersebut sesuai Permenaker 14 Tahun 2020.

“Hari ini kita mengikuti acara penyerahan secara simbolis bantuan subsidi gaji kepada pekerja yang berada di Provinsi Banten, dimana pemberian subsidi gaji tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 14 Tahun 2020,” katanya di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (23/09/2020).

Al Hamidi menambahkan bahwa bantuan tersebut diberikan sebesar 600.000 per bulan kepada pekerja untuk meningkatkan perekonomiannya akibat dampak pandemi covid-19.

“Dimana bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja di Banten sebesar 600.000 per bulan dan akan diberikan selama empat bulan,” tambahnya.

“Dan tujuan bantuan yang kita serahkan ini berupa subsidi gaji atau upah yang diberikan kepada buruh atau pekerja yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi buruh yang ada di Provinsi Banten dalam penanganan dampak Covid-19,” lanjutnya.

Al Hamidi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut harus memenuhi kriteria.

“Adapun kriteria untuk mendapatkan upah subsidi ini ialah Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh penerima gaji atau upah, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020 dan kriteria terakhir peserta aktif harus memiliki gaji dibawah 5.000.000 rupiah dan memiliki rekening sendiri. Karena bantuan tersebut akan di kirim langsung ke rekening masing-masing,” jelasnya.

Masih kata Al Hamidi, “Di Banten peserta aktif yang terdaftar di BPJAMSOSTEK Banten sebanyak 1.263.446 pekerja yang meliputi gaji diatas maupun dibawah 5.000.000. Dan dari hasil verifikasi, calon penerima bantuan subsidi upah di Provinsi Banten sebanyak 1.026.911. dan yang sudah menerima bantuan tersebut sebanyak 843.731 pekerja di Provinsi Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar mengapresiasi bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat.

“Kita pemerintah daerah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah pusat dalam bantuan subsidi upah nya kepada masyarakat Provinsi Banten. tentunya atas formulasi kebijakan bapak Presiden melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa masyarakat Banten yang bekerja dibawah gaji 5 juta tersebut bisa mendapatkan bantuan subsidi upah senilai 600.000 ribu selama 4 bulan. Dimana bantuan ini bagian dari upaya kita meringankan beban atas kondisi terdampak covid-19, dan tadi pak gubernur menugaskan saya untuk menyerahkan secara simbolis kepada para pekerja,” katanya.

Al Muktabar berharap agar bantuan subsidi upah tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

“Saya berharap bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan juga saya berharap pandemi covid-19 ini cepat berakhir,” harapnya.

Dan ditempat yang sama, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Eko Nugriyanto mengungkapkan bahwa di masa pandemi covid-19 tersebut, Pemerintah hadir dalam memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya bagi pekerja.

“Pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Salah satunya adalah dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sebelumnya telah diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN, untuk memberikan BSU. Dan pemerintah menginginkan bantuan tersebut langsung diberikan kepada yang bersangkutan,” ungkapnya.

Eko Nugriyanto menambahkan dalam pemberian bantuan subsidi upah tersebut BPJS Ketenagakerjaan dilibatkan.

“Kenapa pemerintah bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan?, karena BPJS Ketenagakerjaan yang dianggap punya data tentang Ketenagakerjaan, sehingga kita dilibatkan dalam mengumpulkan nomor rekening seluruh pekerja yang memang berhak untuk dapat BSU tersebut,” tambahnya.

Masih kata Eko Nugriyanto, “Secara nasional beberapa waktu lalu, BSU ini sudah di Launching oleh Bapak Presiden di Istana Negara dan dalam kesempatan ini kita juga melakukan penyerahan secara simbolis kepada pekerja di Provinsi Banten untuk tahap yang keempat,” imbuhnya.

Dan Eko Nugriyanto juga menjelaskan bahwa kegiatan penyerahan bantuan subsidi upah tersebut dilakukan serentak di seluruh Cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Banten.

“Dan kegiatan ini selain dilaksanakan di tingkat Provinsi Banten, juga dilaksanakan secara serentak di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di setiap Kabupaten dan kota di Provinsi Banten,” jelasnya. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

HUT Ke 19 Tahun, Demokrat Lounching Kampung Sehat Demi Putus Mata Rantai Covid-19

Published

on

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten rayakan hari ulang tahun (HUT) Partai ke-19 tahun di Lapangan Futsal Baros. Serang, Sabtu (19/9/2020).

Ketua Majelis Partai Daerah (MPD) Demokrat Banten Wahidin Halim mengatakan Partai Demokrat pada usia ke-19 tahun ini banyak kemajuan yang dirasanya, baik dari kapasitas dan kapabilitas kader serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

WH yang juga menjabat sebagai Gubernur Banten itu mengaku tidak akan meninggalkan partai kebanggaannya ini, karena telah membesarkan serta mengantarkan dirinya menjadi orang nomor satu di Banten.

“Ada sesuatu yang menggembirakan, Demokrat Banten semakin moderen, dengan teknologi saya bisa hadir, karena bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan Partai Demokrat, saya bisa merasakan bagaimana sepak terjang Demokrat dan dedikasi para kader Demokrat,” katanya dalam sambutannya melalui virtual.

Dirinya juga meminta agar seluruh kader partai demokrat Banten bisa menjaga dan mendukung kebijakan Pemeritah dalam memutus mata rantai pemyebaran Covid-19.

“Demokrat banten menjaga dan mendukung agar civid bisa hilang, dengan menjalankan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pimpian Daerah (DPD) Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya mengatakan setiap kegiatan yang diselenggarakan partai demokrat harus sesuai dengan protokol Covid-19.

“Setiap kegiatan Harus sesuai dengan protokol kesehatan, tadi Harus rapid Test dan juga sebelum masuk kita harus,” kata Iti dalam sambutannya.

Iti juga mengatakan dalam mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Demokrat membuat kampung sehat di seluruh Banten.

“Dalam hari jadi ke 19, kita melonching kampung sehat ini bukti hadir ditengah masyarakat, sejak Februari baik yang mewakili di DRPD untuk terus bergerak memberikan bantuan Ditengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Diketahui, Kampung sehat diririkan oleh setiap anggota dewan dari partai demokrat yang berjumlah 52 anggota di seluruh Banten, setiap anggota wajib mendirikan 10 tempat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPD Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya, Sekjen DPD Demokrat Banten Eko Susilo, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nasrul Ulum – Eki Baihaki, Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Iye-Awab beserta seluruh anggota DPRD dari partai Demokrat se-Banten.

Pantauan lokasi, panitia terus menyampaikan himbauan agar para tamu undangan yang hadir dapat mematuhi protokol kesehatan. Bahkan dalam acara tersebut juga terlihat petugas Covid-19 Provinsi Banten yang melakukan rapid Test kepada para tamu undangan. (*/bey/ygi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending