Connect with us

MEETING

Disnakertrans Kabupaten Serang Raih SNI ISO 9001:2015

Published

on

SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang mencatatkan standar mutu pelayanan yang membanggakan. Melalui peraihan sertifikat Standar Nasional Indonesia-International Organization for Standardization (SNI ISO) 9001:2015 tentang Quality Management System.

Disnakertrans Kabupaten Serang dinilai punya pelayanan bermutu bidang penerbitan kartu tanda pendaftaran pencari kerja (AK I), kartu data pencari kerja (AK II), kartu permintaan tenaga kerja (AK III), kartu pemanggilan pencari kerja (AK IV), dan surat pengantar dari dinas kabupaten/kota kepada pemberi kerja (AK V).

Penyerahan sertifikat diberikan oleh Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Aris Wahyudi kepada Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin malam (21/10). “Kita termasuk dari 15 kabupaten/kota yang menerima sertifikat SNI ISO 9001:2015,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang R Setiawan melalui siaran pers.

Menurutnya, tidak mudah mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2015 karena terlebih dahulu dilakukan audit khusus selama lima bulan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan konsultan independen yang ditunjuk Kemenaker. “Kita turut berbangga karena dinilai punya standar kualitas pelayanan yang bermutu,” ujar Setiawan.

Ia merinci, salah satu keunggulan Diskankertrans Kabupaten Serang yakni telah menerapkan sistem online untuk pelayanan penertiban AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V. “Setelah diaudit, kami layak mendapatkan ISO SNI. Tentu ini adalah kado ulang tahun Kabupaten Serang ke 493,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengungkapkan, awal 2019 lalu Inspektorat Kabupaten Serang pertama di Indonesia yang menggabungkan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

“Kali ini, Disnakertrans Kabupaten Serang yang mencatatkan prestasi. Tentu prestasi peraihan sertifikat ISO SNI ini harus diikuti oleh organisasi perangkat daerah lainnya,” ujar Pandji.

Menurut Pandji, di tengah tantangan dan tuntutan masyarakat, pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang semakin cepat dan mudah. Oleh karena itu, Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah keniscayaan. “Kami punya lebih dari 50 inovasi daerah, baik yang bersifat internal maupun pelayanan kepada masyarakat. Kami akan lebih maksimalkan dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan,” ujarnya. (*/lusi/ygi))

MEETING

Pengurus KONI Kota Serang Periode 2019-2023 Resmi Dilantik

Published

on

SERANG – Walikota Serang Syafrudin meminta atlet Kota Serang harus bersinar pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Banten 2020. Permintaan itu disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Serang masa bakti 2019-2023, Rabu (6/11/2019).

Permintaan Syafrudin bukan tanpa alasan. Kota Serang diuntungkan lantaran ditunjuk sebagai tuan rumah Popda Banten 2020. “Di beberapa event, prestasi Kota Serang harus bisa ditingkatkan. Terutama sekali di Popda. Kota Serang harus menjadi juaranya, sebab kita sebagai tuan rumah. Untuk itu, saya berharap setelah resmi dilantik, ke depan harus lebih ditingkatkan kembali prestasinya,” kata Syafrudin.

Wakil Ketua I KONI Banten Mediawarman mengatakan, Kota Serang sebagai salah satu daerah penyumbang atlet terbaik di Banten. Di PON XIX Jawa Barat, atlet asal Kota Serang menyumbang tujuh medali emas.

“Harapannya, tentu di PON XX 2020 mendatang, Kota Serang bisa kembali menjadi penyumbang atlet-atlet terbaik untuk kontingen Banten di PON Papua. Kalau bisa, jika kemarin tujuh emas, di Papua bisa sumbangkan 14 medali emas,” harap Mediawarman.

Ketua Umum KONI Kota Serang Deni Arisandi menyambut baik harapan yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan KONI Banten. Deni mengaku akan berupaya mewujudkan harapan tersebut dan bersinergi dengan seluruh instansi terkait agar prestasi Kota Serang lebih baik.

“Tentunya dengan semangat yang baru ini, kami akan sekuat tenaga berjuang untuk kemajuan prestasi olahraga Kota Serang dan Banten,” kata Deni.

Continue Reading

MEETING

Pemkab Serang Wujudkan Sistem Satu Data

Published

on

SERANG –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) tengah menyusun tahapan guna mewujudkan sebagai wali data dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Serang. Hal itu, sebagai acuan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia.

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa menjelaskan, Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. “Agar mudah diakses dan dibagi antar instansi pusat serta Daerah,” ujar Pandji usai membuka Focus Grup Discussion (FGD) yang membahas data publikasi Kabupaten Serang di Aula Setda Kabupaten Serang, Selasa (5/11/2019).

Pandji berharap, melalui FGD publikasi Pemkab Serang pada tahun 2019 dapat mewujudkan satu data Kabupaten Serang untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. “Saya berharap, instansi menghilangkan ego sektoral yang merasa datanya paling benar,” katanya.

Sedangkan, kata Pandji, Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati merupakan langkah kongkrit pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. “Diharapkan, menghasilkan satu data kependudukan Indonesia,” tuturnya.

Kepala BPS Kabupaten Serang, Indra Warman mengatakan, terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 untuk menjawab perbedaan data kemiskinan dan pertanian maupun lainnya. Namun, guna menjawab kegalauan tersebut bukan berarti mengatur satu data Indonesia. “Tidak diartikan harus menggunakan hanya data dari BPS saja, Itu tidak,” tegasnya.

Dia mencontohkan, seperti yang dilaksanakan saat ini FGD untuk menyepakati antara instansi Pemda. Karena, BPS hanya bertugas mendata dasar. Akan tetapi, data sektoral tetap berada di instansi yang menyiapkan seperti, data kemiskinan di Dinas Sosial. “Atau data kematian jumlah bayi k  ita pakai data dari Dinas Kesehatan (Dinkes),” terang Indra Warman.

Yang jelas, menurut Dia, pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Diskominfosatik sebagai wali data. Sehingga, ketika BPS membutuhkan data kemsikinan dan kematian bayi di Daerah cukup meminta ke Diskominfosatik. “Bahkan ketika ada perbedaan data antara instansi di daerah tugas wali data Diskominfosatik koordinasi untuk menyepakati data yang akan yang dipakai,” jelasnya.

Indra Warman menambahkan, jika kondisi tersebut terjadi maka tugas Diskominfosatik sebagai Wali Data bisa menjembatani. “Kalau BPS sebagai Pembina data. Seperti, diskusi saat Kami memberikan penjelasan bagaimana cara memberikan data yang benar,” jelasnya. (*/lusi/yogi)

Continue Reading

MEETING

Ditresnarkoba Polda Banten Amankan 45 Tersangka Dalam Sebulan

Published

on

SERANG – Dalam satu bulan, Jajaran Ditresnarkoba Polda Banten dan polres Jajaran berhasil mengungkap 38 kasus dan 45 tersangka dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hal tersebut di gelar dalam konferensi pers di ruang Bidhumas Polda Banten, Serang, Jum’at (1/11/2019).

Hadir dalam Prees Conference tersebut Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, Kabidhumas Polda Banten, Wadirresnarkoba Polda Banten, Balai Besar POM Provinsi Banten atau yang mewakili, Para Kasatresnarkoba Jajaran Polda Banten, Para Kasubdit dan penyidik Ditresnarkoba Polda Banten.

Dalam keterangan Persnya, Direktur Reserse Narkoba Polda Banten Kombes Pol Yohanes Hernowo, S.IK., MH., menyampaikan data jumlah ungkap kasus penyalahgunaan obat-obatan Polda Banten dan Jajaran selama bulan September dan Oktober 2019, sebanyak 38 kasus dan 45 orang tersangka dari seluruh jajaran Polres dan Polda Banten.

“Untu Ditresnarkoba Polda Banten berhasil mengungkap 9 kasus, dan 11 tersangka, dengan barang bukti Obat jenis Tramadol 4.498 butir, heximer 8819 butir, uang tunai Rp. 9.002.00 dan 1 unit R4 toyota Yaris,” kata Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Yohanes Hernowo, dalam keterangan Persnya.

Sedangkan untuk Polres Jajaran Polda Banten, Polres Tangerang 7 kasus, 7 tersangka, dengan barang bukti, tramadol 968 butir, heximer 3.778 butir dan obat lainnya 116 butir, Polres Serang 4 kasus, 5 tersangka dan barang bukti Tramadol 210 butir, heximer 1028 butir dan uang tunai Rp. 235.000;

Untuk Polres Pandeglang sebanyak 7 kasus, dan 7 tersangka, dengan barang bukti Tramadol 23.315 butir, heximer 343.586 butir, trihexipenidil 17.010 butir, obt polos 2.752 butir, obat kuat 25 jenis bermacam merk dan uang tunai Rp. 4.987.000

Sementara Polres Cilegon dengan 4 kasus, dan 7 tersangka, dengan barang bukti tramadol 412 butir, heximer 4.400 butir, obat polos 490 butir alparazolam 40 strip dan 1 buah Hp. Dan Polres Lebak sebanyak 3 kasus, dan 3 tersangka, dengan barang bukti tramadol 276 butir, heximer 2438 butir.

Dan Polres Serang Kota sebanyak 4 kasus, dengan 5 tersangka, dengan barang bukti obat jenis tramadol 1.667 butir, heximer 610 butir, trihexiphenidil 70 butir, obat kuning 762 butir, obat polos 71 butir dan uang tunai Rp. 2.145.000.

“Untuk para tersangka kita kenakan Pasal 196,197 dan 198, UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” tegasnya. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending