Connect with us

MEETING

BPJS Kesehatan Serang Gelar ‘Ngopi’ Bersama Media dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Published

on

SERANG – Sebagai upaya penerapan Standar Operasiobal Prosedur (SOP) Protokol Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Covid-19, BPJS Kesehatan Cabang Serang menggelar diskusi bersama sejumlah media di ruang semi terbuka salah satu restoran di Kota Serang, Jumat (20/5/2020).

BPJS Kesehatan berupaya menerapkan protokol pencegahan penyebaran dan pengendalian Covid-19, ketika menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan audiens/khalayak secara terbatas.

Dalam kegiatan Ngobrol Program Terkini (Ngopi) Bersama BPJS Kesehatan yang rutin diadakan setiap tahun tersebut, Kepala BPJS cabang Serang Dasrial mengatakan sangat antusias dengan pertemuan ini, karena ini pertama kalinya pertemuan dengan awak media dengan prosedur protokol Covid-19. Ini bisa jadi contoh instansi lain bila mengadakan pertemuan.

“Sebelumnya ruangan aula disterilisasi dengan cairan disinfektan oleh pihak resto dan panitia sebelum acara berlangsung sekaligus memberi jarak setiap bangku. Memasuki ruangan dilakukan pengukuran suhu terhadap seluruh peserta. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan tngan menggunakan hand sanitizer dan wajib menggunakan masker,” jelas Dasrial saat membuka acara.

Sementara dalam menghadapi pandemi Covid-19, BPJS terus berinovasi dalam pengembangan layanan seperti Mobile JKN dengan antrian onlinenya dan BPJS Keseharan Care 1500 400 sebagai upaya pelayanab kepada peserta JKN-KIS dan masyarakat tetap berjalan prima.

Tidak sampai di situ, BPJS Kesehatan juga mensosialisasikan layanan VIKA (Voice Interactive JKN) dan Chika sebagai kemudahan layanan di era digital saat masa pandemi seperti sekarang ini.

“Jika Chika dan Vika ini dapat memberikan informasi seperti cek status kepesertaan; cek tagihan BPJS Kesehatan, lokasi fasilitas kesehatan, lokasi kantor cabang BPJS Kesehatan, informasi seputar JKN-KIS, informasi perubahan data peserta dan pendaftaran peserta serta layanan informasi ybg terhubung langsung dengan agen BPJS Keseharan 1500400. Jadi tak perlu lagi ke kantor BPJS terdekat,” jelas Dasrial.

Terbaru, BPJS Kesehatan menyediakan dashboard JKN dan juga menyediakan data komorbiditas yang rentan terhadap Covid-19, kepada pemerintah daerah. Hal ini dalam rangka mendukung program pemerintah daerah agar terciptanya kebijakan berbasis data (Evidence-Based Policy) sesuai dengan karakteristik wilayah kerja dan dapat melakukan promotif-preventif yang lebih ketat bagi populasi dengan faktor resiko, sebagai sumber data allo anamnesis bagi pelayanan RITL apabila individu terinfeksi Covid-19 dan dapat meprediksi jumlah individu yang membutuhkan perawatan ICU guna persiapab sarana dan prasarananya.

Pada akhir acara, Dasrial menerangkan pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatab Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dasrial mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukan bahwa pemerintahan telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

Ia menerangkan, besaran iurn JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri unruk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II dan Rp 25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tambahnya.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Dasrial, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp. 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7000,” tutup Dasrial. (*/yogi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MEETING

Bank Banten Gelar Public Expose Tahunan dan Insidentil

Published

on

SERANG – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Bank Banten) menggelar Public Expose Tahunan dan Insidentil tahun 2020 guna memaparkan kinerja perusahaan selama triwulan II tahun 2020 serta beberapa rencana rangkaian Aksi Korporasi Perseroan, Serang (29/09/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan PT BGD selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), Jajaran Direksi Bank Banten, Dewan Komsaris Bank Banten, sejumlah pemegang saham lainnya serta para Analis dan sekuritas.

Bank Banten senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pada 2020 di tengah keterbatasan yang ada. Hal tersebut ditunjukan dalam portofolio kredit Perseroan, sebagai sumber pertumbuhan bisnis Perseroan, protofolio kredit pada segmen Kredit Komersial Juni 2020 sebesar Rp572 Miliar, dan Kredit UMKM Juni 2020 sebesar Rp51,4 Miliar.

“Dalam kondisi yang tidak menentu, Bank Banten juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan penguatan struktur keuangan Perseroan. Hal tersebut terwujud dalam rangkaian Aksi Korporasi Bank Banten yang tengah kami lakukan untuk memperkuat modal inti,” ujar Direktur Bank Banten Kemal Idris.

Bank Banten akan menerbitkan saham baru dengan seri dan nominal yang berbeda yaitu saham Seri C melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Untuk mendukung pelaksanaan Aksi Korporasi tersebut, Perseroan berencana melakukan Penggabungan Nilai Saham Perseroan (Reverse Stock) sebagai rangkaian dari Aksi Korporasi Bank Banten sebelum melaksanakan PUT VI.

Reverse Stock dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat struktur keuangan. Right issue tidak akan teralisasi tanpa adanya Reverse Stock dikarenakan Peraturan Bursan Nomor I-A dan II-A terkait Batas Minimum Harga Transaksi Perdagangan Saham di Bursa,” papar Kemal.

Nantinya, nominal saham Perseroan dengan rasio setiap 10 (sepuluh) saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru. Penggabungan nilai saham ini diperlukan untuk mendukung kegiatan PUT VI dengan hasil valuasi saham tersebut.

Dampak Reverse Stock terhadap harga saham adalah harga saham meningkat dari Rp50,- menjadi Rp500,- dimana kepemilikan saham yang dimiliki juga berubah proposional yang dimiliki. Dampak pasca dari Reverse Stock nantinya akan bervariasi dimana secara empiris akan mengalami penurunan wajar mengikuti mekanisme pasar, dimana nilai valuasi ini sangat bergantung pada faktor-faktor internal dan eksternal.

“Terkait dengan dampak Reverse Stock terhadap harga saham adalah harga saham meningkat dari Rp50,- menjadi Rp500,- dimana jumlah saham yang dimiliki juga berubah secara proporsional dari 1.000 lembar menjadi 100 lembar tetapi tidak mengubah nilai absolutnya,” lanjut Kemal.

Nilai valuasi tersebut sangat bergantung pada keberhasilan eksekusi dari Aksi Korporasi pasca Reverse Stock yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja Perseroan. Diharapkan seluruh rangkaian Aksi Korporasi Perseroan akan dapat memenuhi persyaratan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait harga minimum pelaksanaan transaksi saham.

Melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Banten yang akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2020, Bank Banten akan menerbitkan saham baru dengan seri dan nominal yang berbeda yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50,-. Jumlah saham baru yang rencananya akan diterbitkan melalui PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 60.820.296.033 saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- per lembar saham. Jumlah tersebut setara 90,46% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Pelaksanaan PUT VI akan mempengaruhi struktur permodalan dan pemegang saham apabila hanya Pemegang Saham Pengendali yang mengeksekusi HMETD. Efek dilusi dapat terjadi sebesar 90% dimana kepemilikandari PT Banten Global Development berubah dari 51% menjadi 91,61%. Sementara saham masyarakat (<5%) hanya 8,39%. Secara struktur permodalan dan estimasi nilai kapitalisasi pasar juga mengalami perubahan. Nilai estimasi penambahan modal dari PUT VI senilai Rp. 1,55 triliun hingga Rp. 3,04 triliun.

Kami berharap kepada seluruh Pemegang Saham dapat mendukung kelancaran pelaksanaan rangkaian Aksi Korporasi ini. Kami yakin bahwa hal ini menjadi langkah yang strategis untuk memastikan penguatan permodalan Perseroan,” tutup Kemal.

Dukungan serta kepercayaan penuh yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) dan seluruh pemangku kepentingan lainnya adalah sebuah komitmen serta semangat Perseroan untuk bangkit membangun bank kebanggaan masyarakat Banten semakin maju. Bank Banten akan tetap optimis serta memberikan pelayanan yang optimal untuk seluruh nasabah. (*/yogi)

Continue Reading

MEETING

Wakapolda Banten Pimpin Rapat Anev Quick Wins Renstra Polri 2020 – 2024

Published

on

SERANG – Maksimalkan kegiatan Quick Wins, Wakapolda Banten Brigjen Pol Drs. Wirdhan Denny, M.M.,M.H didampingi Karorena Polda Banten Kombes Pol Jumiran S.I.K memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi Quick Wins Renstra Polri B-06 TA 2020 Polda Banten yang bertempat di Rupatama Polda Banten, Senin (28/09/2020).

Protokol Kesehatan tetap dijalankan dalam kegiatan rapat ini, dengan memperhatikan physical distancing serta pemakaian masker setiap anggota untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Dalam kegiatan tersebut Wakapolda Banten melakukan evaluasi kepada seluruh Peserta dan Operator yang mengawaki tentang capaian kegiatan setiap fungsi penanggung jawab Quick Wins serta kendala apa saja yang dihadapi selama kegiatan Quick Wins dilaksanakan.

“Kepada masing-masing Satuan Fungsi dan Bagian agar betul-betul serius dalam Pengisian Laporan dan Teknis Pembuatan Laporan Perwabku Program Quick Wins, yang mana dalam pelaksanaan harus membuat rencana aksi dan hasil laporan terkait dengan program tersebut,” ujar Wirdhan.

“Pelaksanaan Pogram Quick Wins Polri agar bekerja lebih ekstra lagi dalam mendukung keberhasilan Program yang diamanatkan oleh pimpinan Polri, guna terciptanya Polri yang Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” tambah Wirdhan.

Ditempat terpisah Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, S.I.K.,M.H memberi apresiasi kepada seluruh operator Quick Wins Polda Banten atas kinerjanya selama ini.

“Saya memberi apresiasi kepada para operator tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan Quick Wins, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan peringkat yang lebih tinggi lagi,” tutup Edy. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Kapolda Banten Apresiasi KPU dan Pasangan Calon Pada Tahap Penetapan dan Pengundian Nomor Yang Penuhi Protkes

Published

on

SERANG – Kepala Kepolisian Daerah Banten (Kapolda Banten) Irjen Pol Drs Fiandar mengapresiasi Kinerja KPU Prov, Kabupaten/kota dan juga para pasangan calon di pilkada Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang yang telah menciptakan suasana yang kondusif pada tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut beberapa hari yang lalu secara Virtual dan telah Penuhi Protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Kapolda pada saat coffee morning dengan para PJU Polda Banten, Senin (28/09/2020).

Kapolda Banten menegaskan bahwa Polda Banten dan polres jajaran juga telah menyiapkan personel yang tergabung dalam Operasi Mantap Praja dalam rangka Pengamanan Pilkada di wilayah hukum Polda Banten sebagai berikut:
1. Polres jajaran :2.086 personel.
2. BKO Polda : 687 Personel.
3. TNI : 360 Personel.
4.Linmas :13.246 Personel.

Irjen Pol Fiandar menyatakan pada gelaran Pilkada yang sudah memasuki tahapan kampanye dan masih dalam Pandemi Covid-19 menghimbau pada seluruh pasangan calon, tim sukses dan seluruh elemen masyarakat, agar mentaati aturan PKPU No 13/2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kampanye tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dan masyarakat aman dari Covid-19.

Kapolda Banten selalu bekerjasama dengan TNI, pemerintah, pihak penyelenggara Pilkada, Paslon, akademisi, tokoh masyarakat, ulama untuk senantiasa bersinergis dalam memelihara kamtibmas dan bersama-sama mewujudkan Pilkada yang damai dan kondusif serta aman dari Covid-19. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending