Connect with us

MEETING

Bank Banten Jalin Kerjasama dengan HPN Banten

Published

on

SERANG – PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Pengurus Wilayah Provinsi Banten dalam Pemanfaatan Produk dan Pemberian Jasa Layanan Perbankan bagi HPN di Wilayah Provinsi Banten.

Penandatanganan kerjasama dihadiri oleh Pemimpin Wilayah Banten Bank Banten Irfan Ardinal, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Banten M. Emil Pense dan ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Pengurus Wilayah Provinsi Banten M. Johari Umar, juga Ketua Umum DPP HPN Abdul Kholik.

Dalam kesempatan itu, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Banten M. Emil Pense mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap pengurus HPN Wilayah Provinsi Banten yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank Banten.

Ia mengatakan, dengan kerja sama ini maka HPN dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa perbankan dari Bank Banten dalam hal transaksi dana, simpanan giro, tabungan dan deposito.

“Kami melihat kerja sama dengan HPN ini memiliki potensi untuk pengembangan bisnis Bank Banten. Seperti misalnya pemberian kredit kepada para anggota HPN yang membutuhkan permodalan dan pembiayaan melalui produk dan layanan unggulan kami yang kedepannya dapat kita jajaki lebih lanjut,” ujar Emil selepas acara perjanjian kerjasama di Hotel Le Dian Kota Serang, Kamis, (26/4/2018).

Selain Kredit Konsumer dan Kredit Komersial, tentunya HPN pun dapat memaksimalkan Kredit Usaha Bangun Banten, yakni kredit usaha yang diberikan kepada pengusaha UMKM untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan investasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan target marketnya. HPN juga bisa memanfaatkan produk funding seperti payroll dan tabungan Bank Banten.

“Untuk mempermudah dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, Bank Banten juga telah mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur, baik jaringan dan layanan. Terhitung Maret 2018, telah beroperasi 26 Kantor Cabang (KC) yang 7 diantaranya berlokasi di Banten, 11 Kantor Cabang Pembantu (KCP) termasuk 7 KCP di Wilayah Banten, 4 Kantor Kas di Banten, 1 Payment Point di Banten, 5 Smart Van atau mobil kas keliling yang beroperasi di Banten, dan 114 unit ATM yang berada di Banten dari total 140 unit ATM se- Indonesia. Khusus di Wilayah Banten, tahun 2018 ini direncanakan pembukaan 10 KCP, 4 Kantor Kas, dan penambahan 2 unit Smart Van,” tutup Emil. (alf)

EVENT-EXHIBITION

Kemensos RI & Komisi VIII DPR RI Salurkan Bantuan PKH

Published

on

SERANG – Kemensos RI dan Komisi VIII DPR RI menyalurkan langsung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke masyarakat yang ada di Kecamatan Serang, Kota Serang, Jumat (6/12/2019). Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan program sosial tersebut diterima oleh orang yang tepat.

Simbolisasi penyerahan bantuan tersebut dalam rangka kunjungan kerja spesifik DPR RI Komisi VIII bersama Kemensos RI yang dilakukan di halaman kantor Kecamatan Serang, Kelurahan Kaligandu, Kota Serang.Pada kesempatan tersebut turut hadir Walikota Serang Syafrudin, dan Kepala Dinsos Kota Serang Moch Poppy Nopriadi, serta Camat Serang Tb Yassin.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, pihaknya beserta Kemensos RI menyalurkan langsung PKH ini agar program yang diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera, dapat tepat sasaran.“Ya jadi hari ini kami dari Komisi VIII melakukan kunjungan spesifik ke Kota Serang untuk melihat langsung penyaluran PKH dan BPNT. Kita pastikan bantuan-bantuan itu sampai kepada orang yang berhak, jangan sampai kepada orang yang tidak berhak. Dan pak Walikota memang benar-benar mengawasi,” ungkap Yandri, di sela-sela acara.

Ia menuturkan, pihaknya juga tengah membuat panitia kerja (panja) validasi data penerima manfaat bantuan sosial tersebut. “Jika di Kota Serang masih ada keluarga yang betul-betul harus menerima manfaat bantuan itu, maka bisa koordinasi dengan Pak Walikota,” tutur dia.

Yandri menyatakan, sebagai mitra Kemensos RI, pihaknya sangat mengapresiasi komitmen yang diperlihatkan oleh Kemensos dalam memastikan bahwa PKH tersalurkan dengan tepat. “Sebagai ketua Komisi VIII dan seluruh fraksi kami bermitra dengan mensos, kami lihat komitmen Pak Mensos sungguh luar biasa. Kami siap dari sisi anggaran, dari sisi pengawasan, maupun dari komunikasi langsung maupun tidak langsung. Intinya rekanan kami sebagai komisi VIII dengan Kemensos akan kami jaga sebaik mungkin,” katanya.

Namun, ia mengaku bahwa program PKH ini masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat pra sejahtera di Indonesia. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki, hanya 10 juta masyarakat pra sejahtera yang dapat terjangkau dari 20 juta masyarakat. “Jadi memang kalau sekaligus tidak mungkin. Tapi nanti, untuk masyarakat yang telah menerima bantuan sebelumnya, akan disetop terlebih dahulu, dan diganti dengan mereka yang belum sempat mendapatkannya,” terang Yandri.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa PKH ini akan diarahkan untuk menjadi program pemberdayaan. Dimana masyarakat penerima manfaatnya, dapat terlepas dari dari ketergantungan bantuan. “Yah seminimalnya, masyarakat tidak lagi tangannya berada di bawah meskipun belum bisa tangannya di atas. Setidaknya mereka tidak tergantung dengan bantuan lagi, lebih berdaya,” tegasnya.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kemensos RI MO Royani mengatakan bahwa pihaknya juga telah menambah anggaran untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan.”Kalau untuk penanganan fakir miskin, sudah ada PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun memang pemerintah dan komisi VIII menambahkan anggaran. Jadi mereka yang rawan kemiskinan pun bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Sementara, Walikota Serang Syafrudin mengaku bahwa pihaknya berterimakasih atas perhatian yang diberikan oleh Komisi VIII dan Kemensos RI kepada masyarakat Kota Serang.

“Saya haturkan terimakasih kepada Komisi VIII DPR RI dan Kemensos RI. Seperti yang saya katakan tadi, apabila masyarakat sudah terlepas dari kemiskinan, maka dapat dipastikan kualitas SDM pun akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Saat ditanya apakah PKH ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan, Syafrudin mengaku tidak. Namun, ia mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan yang dituturkan oleh Yandri Susanto.”Jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua Komisi VIII, setidaknya masyarakat jadi tidak meminta lagi. Minimal tangan mereka tidak di bawah terus,” ujarnya. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Polda Banten Gelar Penandatanganan Pakta Integeritas, Dalam Penerimaan Anggota Polri TA. 2020

Published

on

SERANG – Polda Banten melaksanakan kegiatan penadatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah panitia, pengawas, peserta serta orangtua seleksi rekruitmen proaktif penerimaan bintara Polri T.A. 2020 di Aula Lantas, Polda Banten, Serang, Selasa (10/12/2019).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Karo Sdm Polda Banten Kombes Pol Tommy Wibisono, S.I.K didampingi Kabiddokkes Kombes Pol dr. NARIYANA, M.Kes dan Kabidpropam Polda Banten Akbp Agus Nurpatria, S.I.K, serta dihadiri oleh pengawas netralisasi, pengawas eksternal, orangtua dan para peserta seleksi.

Karo sdm memimpin penadatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah Pengawas Internal Polda Banten yang terdiri dari satker Itwasda dan Bidpropam, serta Pengawas Eskternal yang terdiri dari IDI cabang serang, PDGI cabang Serang, Dindik Provinsi Banten, Bagian Kependudukan Provinsi Banten, Koni Provinsi Banten, Himpsi Prov Banten, LSM Front Pemantau Kriminalitas, dan 3 Peserta Seleksi jalur prestasi serta orang tua/ wali peserta.

Dalam sambutannya, Karo Sdm Polda Banten Kombes Pol Tommy Wibisono ,S.I.K. menyampaikan bahwa Penerimaan Polri dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis), tidak dipungut biaya sepeserpun, bagi masyarakat jangan percaya dengan adanya oknum yang menjanjikan kelulusan.

“Dalam melaksanakan kegiatan perekrutan atau penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2020 ini tidak ada sepersen pun dipungut biaya, Saya berharap kepada Bapak Ibu/wali peserta yang hadir tolong sampaikan informasi kepada masyarakat bahwa masuk institusi Polri tidak dipungut biaya serupiah pun, ini berlaku di seluruh indonesia,” katanya. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Ditresnarkoba Polda Banten gelar pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik/Penyidik Pembantu

Published

on

SERANG – Ditresnarkoba Polda Banten gelar pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik/Penyidik Pembantu Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Banten dan Jajaran T.A 2019 di Hotel ledian Kota Serang, Selasa (10/12/2019).

Pelatihan tersebut dihadiri oleh Dirresnarkoba Polda Banten Kombespol Yohanes Hernowo S.ik, M.H, Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Banten AKBP .Ade Kusnadi, Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Banten AKBP Iin Fauzi dan Kasubaganev Kompol Bonansah dan sebanyak 45 peserta pelatihan, yang terdiri dari Ditresnarkoba Polda Banten sebanyak 15 orang, satresnarkoba Polres jajaran masing-masing 5 orang.

Sebagai Narasumber Dirresnarkoba Polda Banten Kombespol Yohanes Hernowo S.ik, M.H, Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Banten AKBP .Ade Kusnadi, Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Banten AKBP Iin Fauzi dan Kasubaganev Kompol Bonansah.

Pelatihan dibuka langsung Dirresnarkoba Polda Banten yang diawali dengan sambutan yang intinya menyampaikan bahwa pelatihan ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dilapangan

“Kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan Kemampuan personil dan menambah ilmu pengetahuan agar benar benar dijadikan petunjuk dan arahan untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas yang sebenarnya di lapangan,” paparnya.

Yohanes juga mengatakan bahwa hubungan tata cara kerja agar direalisasikan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta berharap jajarannya dapat mengoptimalkan E management penyidikan

“Hubungan Tata Cara kerja ( HTCK ), agar di realisasikan sebagai pedoman dan wujud kerjasama dalam pelaksanaan dan E management penyidikan harus dioptimalkan,” katanya.

Di akhir sambutannnya Yohanes menekankan proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap berpedoman kepada peraturan dan petunjuk yang ada.

Setelah sambutan Dirresnarkoba dilanjutkan dengan pemberian materi tentang HTCK, E-manajemen Penyidikan, Penanganan pertama BB elektronik, Perkap 6 Th 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Pengawasan pemberkasan perkara TP narkoba, Aplikasi E- Manajemen Penyidikan dan tanya jawab. (yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending