Connect with us

INFO EVENT

Bank Banten Dukung Program Penyetoran Pajak SP2D Online

Published

on

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) sebagai bank milik Pemerintah Provinsi Banten yang bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mendapatkan kesempatan untuk menghadiri Kick Off Meeting Uji Coba Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang Terintegrasi dengan Pencairan Belanja Daerah (SP2D Online), Jakarta (29/1/2020).

Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tersebut dihadiri Direktur Bank Banten Jaja Jarkasih, Direktur Pengelolaan Kas Negara Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Hadir pula dalam kesempatan tersebut para Direksi dari 26 Bank Pembangunan Daerah lainnya, 3 Bank Himbara dan 2 Bank Swasta yang memenuhi persyaratan sebagai Bank Persepsi yang mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan diijinkan melakukan kegiatan jasa atau layanan Cash Management System (CMS).

Menurut arahan yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto, sebagai alat dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dicukupi dari penerimaan Negara. Jumlah Belanja Negara dalam Postur APBN 2020 sebesar 2.540,4 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.683,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berjumlah 856,9 triliun. Jumlah belanja negara tersebut dibiayai dari pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun, dan penerimaan perpajakan menyumbang 83,5 persen dari total pendapatan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Banten telah menerapkan SP2D online untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. “Bank Banten sudah bekerja sama dengan BPKAD Provinsi Banten sejak 2018 untuk menerapkan SP2D Online. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government dalam penyelenggaraan otonomi daerah,” jelas Direktur Bank Banten Jaja Jarkasih.

Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang Terintegrasi dengan Pencairan Dana Belanja Daerah (SP2D Online) akan memberikan manfaat lebih dari sisi akselerasi penerimaan negara dan peningkatan kanal elektronik. Hal tersebut akan membuat pencairan belanja daerah menjadi lebih cepat, realtime dan online serta menghindari keterlambatan penyetoran pajak. Penggunaan sistem elektronik akan meningkatkan transaksi non tunai dan mempercepat penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

SP2D Online juga merupakan upaya modernisasi sistem penerimaan negara yang memenuhi tiga tuntutan modernisasi sistem penerimaan negara yaitu sisi ketepatan waktu, kemudahan bagi penyetor dan adaptasi perubahan teknologi informasi. (*/yogi)

INFO EVENT

Ini Mekanisme Listrik Gratis untuk Pelaku Bisnis & Industri Kecil

Published

on

SERANG – Pemerintah memutuskan untuk membebaskan tarif listrik bagi pelanggan golongan bisnis skala kecil dan industri kecil yang menggunakan listrik 450 VA. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yaitu pembebasan dan pemberian diskon bagi pelanggan rumah tangga. Kebijakan untuk golongan bisnis skala kecil dan industri kecil tersebut akan berlaku selama 6 bulan, terhitung mulai bulan Mei 2020.

“Mekanisme penggratisan listrik untuk pelanggan golongan bisnis kecil B1/450 VA dan industri kecil I1/450 VA akan menggunakan cara yang sama dengan pendistribusian pembebasan listrik untuk golongan rumah tangga. Tahap pertama untuk golongan rumah tangga, sudah terdistribusikan seluruhnya kepada pelanggan yang berhak menerima,” kata Executive Vice President Communication & CSR PLN Made Suprateka.

Ia menambahkan, untuk pelanggan bisnis dan industri 450 VA pascabayar, secara otomatis tagihan untuk pemakaian pada rekening bulan Mei sampai dengan Oktober adalah nol rupiah. Sedangkan untuk pelanggan yang menggunakan token listrik, token gratis tersebut dapat diperoleh baik melalui web yakni www.pln.co.id maupun aplikasi Whatsapp ke nomor 0812-2-123-123. Mekanisme menggunakan whatsapp akan memerlukan waktu beberapa hari karena PLN harus memasukkan database penerima yang berhak ke dalam sistem sehingga tepat sasaran. Jumlah database pelanggan yang harus dimasukkan ke dalam sistem kurang lebih sekitar 500 ribu ID pelanggan, dan dalam 12 jam, semua pelanggan dengan token listrik sudah dapat token gratisnya. Paling lambat hari Minggu, 3 Mei 2020, seluruh pelanggan yang berhak dipastikan sudah dapat mengakses token yang diterima ke dalam meterannya dan menikmati listrik gratis.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, “Pelanggan dapat mengirimkan nomor ID Pelanggannya ke nomor di atas melalui aplikasi Whatsapp, dan apabila pelanggan tersebut datanya cocok sesuai dengan kriteria penerima program gratis listrik, maka si pelanggan akan mendapatkan token yang dapat diisikan ke dalam meteran prabayarnya.”

Made juga menambahkan, distribusi token juga akan dilakukan dengan bekerja sama dengan perangkat desa untuk menjangkau pelanggan-pelanggan usaha dan industri yang kesulitan untuk mengakses jaringan internet.

Semoga dengan program listrik gratis selama 6 bulan ini, para pelaku bisnis skala kecil ini dapat tetap bertahan di masa pandemi COVID 19 ini. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

PLN Siapkan Mekanisme Listrik Gratis 6 Bulan Bagi Pelanggan Bisnis Kecil dan Industri Kecil

Published

on

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memperluas program perlindungan rakyat yang terdampak akibat Covid-19 dan mengupayakan pemulihan ekonomi, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak tersentuh atau terjangkau lembaga keuangan maupun perbankan.

Ada lima skema besar program yang diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, 29 April 2020.

“Kita harus memastikan bahwa mereka masuk sebagai bagian dari penerima bantuan sosial, baik itu Program Keluarga Harapan, paket sembako, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa, maupun pembebasan dan pengurangan tarif listrik,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tersebut.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, keputusan Presiden menunjukkan komitmen besar dan upaya yang konkret dan berkesinambungan untuk melindungi rakyat dari dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, PLN langsung menyiapkan mekanisme teknis penggratisan tagihan listrik bagi pelanggan Bisnis skala Kecil (B1) dan Industri skala Kecil (I1) yang memiliki sambungan daya 450VA. Keputusan pembebasan tarif tagihan listrik dan pemberian token gratis bagi pelanggan golongan tersebut telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Rapat Terbatas pada 29 April 2020 yang lalu.

“Sangat jelas dan tergambar nyata kebijakan Bapak Presiden dalam merasakan penderitaan dan kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, PLN langsung menyiapkan langkah-langkah teknis pembebasan tagihan listrik bagi pelanggan Bisnis Kecil dan Industri Kecil, sebagaimana kami telah menyelesaikan pembebasan tagihan dan pemberian diskon bagi pelanggan rumah tangga pada bulan April yang lalu,” kata Zulkifli.

Kebijakan pertama yang dibuat sebulan lalu membebaskan tagihan listrik bagi pelanggan golongan Rumah Tangga (R1) 450 VA dan pemberian diskon 50 persen bagi pelanggan golongan Rumah Tangga 900 VA Bersubsidi telah berjalan dengan baik dengan menyasar rumah tangga dan berlaku selama 3 bulan mulai tagihan April sampai Juni 2020. Adapun kebijakan kedua ini Pemerintah memberlakukan pembebasan tagihan dengan sasaran pelaku bisnis kecil Tarif B1 daya 450 dan industri kecil tariff I1 daya 450 dengan durasi hingga 6 bulan mulai tagihan Mei sampai Oktober 2020.

Saat ini PLN UID Banten memiliki pelanggan Tarif R1 – 450 VA 1.161.661 pelanggan, Tarif R1/900VA (Subsidi) 125.363 pelanggan, Tarif B1 / 450VA 30.592 pelanggan dan Tarif I1 / 450VA 8 pelanggan. Dengan demikian jumlah pelanggan yang akan menikmati kebijakan keringanan pembayaran tagihan listrik di PLN UID Banten berjumlah 1.317.624 Pelanggan.

“Dengan adanya kebijakan tahap kedua ini sangat jelas tergambar bagaimana upaya keras pemerintah untuk melindungi kalangan bisnis dan industri kecil, karena pada program pembebasan tagihan listrik yang kedua ini, durasinya lebih panjang. PLN sedang siapkan teknisnya secepat mungkin, agar pelanggan dapat merasakan secepat-cepatnya sesuai kebijakan yang ada,” kata Eman, Manager Komunikasi UID Banten.

Menurut Eman, tim PLN sedang menyiapkan sistem dan teknis pelaksanaannya yang tidak berbeda dengan teknis sebelumnya sudah diberlakukan pada pelanggan R1/450VA dan 900VA bersubsidi. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Seluruh Karyawan PLN UID Banten Gelar Rapid Test Mandiri

Published

on

TANGERANG – PLN UID Banten melakukan Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Mandiri di kantor PLN UID Banten pada pegawai Prioritas 1 agar dapat menjaga kehandalan jaringan, seperti yang disampaikan Senior Manager SDMU Lala Arief Fadila selaku Ketua Tim Siaga Covid-19 PLN UID Banten pada pembukaan Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Mandiri tersebut, Kamis (30/4/2020).

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan Pegawai pada Prioritas 1 bebas dari Covid-19 agar dapat menjalan pekerjaan dengan baik dan menjaga kehandalan jaringan PLN khususnya pada masa seperti ini dimana pelanggan #dirumahsaja”.

Rapid test ini dilakukan oleh Dr. Irwan yang berkompeten dan terlibat dalam Covid-19 ini. Peserta Rapid Test merupakan Pegawai Prioritas 1 sebanyak 67 Orang yang terdiri dari Petugas, Pengawas, Supervisor untuk pekerjaan Dispatcher, Tegangan Menengah, Tegangan Rendah, Pelayanan Teknik yang langsung berhubungan dengan kehandalan jaringan.

“Dan alhamdulilah, semua pegawai hari ini hasil Rapid Tesnya negatif Virus Corona (Copid-19),” kata Lala Arief Fadilla.

Selain itu, PLN UID Banten sudah berkoordinasi dengan intens ke Puskesmas atau Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kantor sehingga ada pegawai yang terdampak langsung diarahkan puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending