Connect with us

EVENT-EXHIBITION

RSDP Pertahankan Predikat Paripurna, Bupati Serang: Kinerja Terbaik

Published

on

JAKARTA – Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) kembali mempertahankan Akreditasi Paripurna yang diraih sejak 2015 akreditasi versi 1. Akreditasi tersebut didapatkan setelah kunjungan penilaian dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan RI pada 24 April 2019 lalu. Pada kesempatan tersebut, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah secara langsung menerima predikat akreditasi tersebut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Entus Mahmud dan Direktur Utama RSDP Sri Nurhayati.

Tatu menjelaskan, predikat akreditasi paripurna yang didapatkan oleh RSDP merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran. Sehingga, akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. “Pertahankan prestasi ini dan kita tingkatkan secara perlahan untuk meningakatkan kembali pelayanan agar kedepannya bisa naik ke bintang 6,” ungkapnya setelah menerima predikat paripurna untuk RSDP di Kantor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Kamis (27/6/2019).

Ia juga mengapresiasi hasil kinerja RSDP yang berhasil mempertahankan predikat tersebut secara konsisten menjaga kinerja terbaiknya untuk melayani pasien. ” Hasil evaluasi biasanya dilakukan setahun sekali, jika ada point yang kurang maka akan mengurangi nilai predikat. Jadi, RSDP sudah bekerja dengan sangat baik,” tuturnya.

Diketahui, Predikat Paripurna merupakan hasil tertinggi dari sistem penilaian akreditasi nasional yang berstandart internasional dari ISQUA dan tim penilai atau surveyornya dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Kriteria kelulusan rumah sakit setelah dilakukan penilaian akan mendapatkan predikat kelulusan terdiri dari Paripurna, Utama, Madya, Dasar, dan Perdana. ” Alhamdulillah kita mendapatkan predikat bintang 5 atau paripurna yang merupakan nilai tertinggi saat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Supervisor KARS, Andrian Yusuf Kilima mengatakan, predikat paripurna yang dipertahankan RSDP merupakan prestasi yang tidak mudah untuk didapatkan oleh setiap rumah sakit . “Mereka harus lolos seleksi administrasi, seleksi dokumentasi rumah sakit dan saat mengikuti ujian paripurna nilai mereka minimal 80 persen baru bisa masuk kriteria,” katanya.

Ia juga memberikan tantangan pada tiga tahun ke depan agar RSDP mendapatkan nilai 95 persen untuk kenaikan predikat ke tingkat bintang 6. “Sehingga, orang tidak lagi harus berobat di luar negeri cukup di RSDP jika sudah mendapatkan predikat bintang 6 dan otomatis pelayanan juga akan masuk ke taraf internasional,” ujarnya.

Direktur RSDP, Sri Nurhayati berkomitmen akan mempertahankan predikat tersebut dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pasien RSDP memiliki peran utama dalam menilai kinerja selama ini. “Kita akan tingkatkan pengawasan dan SDM agar predikat paripurna ini sesuai dengan harapan Kita semua,” katanya. (*/yogi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EVENT-EXHIBITION

Tingkatkan Iman & Takwa, Petugas beserta Napi Lapas Serang Rutin Gelar Pengajian

Published

on

SERANG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi salahsatu rumah singgah untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran Hukum, selama menjalani masa pidana, tentunya para napi diberikan berbagai pembinaan di dalam Lapas, salah satunya Pembinaan Kerohanian.

Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang, ratusan warga binaan yang tergabung di dalam Blok F, dengan jumlah 12 kamar dan diisi oleh 132 napi rutin menggelar pengajian yang dilakukan secara berjamaah, serta didampingi para petugas Lapas Serang, Jumat (25/9/2020).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membentuk kepribadiannya menjadi lebih baik.

Begitu pula yang dikatakan Kasi Binadik Lapas Serang Rudi Hartono, “jadi di dalam pengajian terdapat manfaat positif yang begitu besar seperti meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, mempererat silahturahmi, menambah dan mengoreksi ilmu serta membentuk kesadaran pada warga binaan pemasyarakatan agar melakukan hal-hal baik,” ujarnya.

“Dengan rutinnya kegiatan ini diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Serang dapat menjadi insan yang membawa perubahan bagi diri sendiri dan juga lingkungannya,” harap Rudi.

Sementara itu, salah satu warga binaan Lapas Serang yang mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian Joko, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi kami, disisi lain peran petugas dalam memberikan pembinaan sangat membuat kami merasa nyaman.

“Kita berterimakasih kepada para petugas lapas serang yang terus berupaya memberikan kita pembinaan untuk menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Disisi lain, Kepala Lapas Serang Heri Kusrita menyampaikan bahwa untuk blok pesantren harus ada nilai lebih, khususnya kepada para petugas, saya ucapkan terimakasih sudah dengan sepenuh hati memberikan pembinaan kepada WBP.

“Mudah mudahan kedepannya bisa menjalankan kegiatan keagaamaan, semoga keluarga yang diluar bisa terhindar dari virus Covid-19. Tentunya kita harus terus menerapkan protokol kesehatan. Insyaallah nanti para warga binaan bisa berhadapan dengan para keluarga yang berkunjung, tapi ada pembatas, Tanpa kontak fisik, tapi bisa komunikasi melalui telepon dan itu sudah kita siapkan,” kata Kalapas.

Masih kata Kalapas, “sasya harapkan pada semua warga binaan untuk selalu mematuhi aturan yang ada di Lapas Kelas IIA Serang. Dan jangan punya pemikiran yang macam-macam. Kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk warga binaan maupun untuk keluarga warga binaan yang diluar,” harap Kalapas. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Kapolda Banten Tinjau Pelaksanaan Ujian Test Psikologi Bintara Polri TA.2020

Published

on

SERANG – Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Fiandar didampingi Karo Sdm Polda Banten Kombes Pol Tommy Wibisono, S. I. K dan Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanuarfi moninjau pelaksanaan tes Psikologi Seleksi Penerimaan Calon Bintara Polri T.A. 2020 di Gedung Aspirasi KP3B, Kamis (24/9/2020).

Kapolda Banten Irjen Pol Drs Fiandar mengatakan bahwa pelaksanaan tes psikologi ini untuk Mendapatkan Personil Polri yang Berkompeten serta memiliki kesehatan Psikologi yang baik, dan guna mendukung tercapainya Polri yang Promoter

“Hari ini kita melaksanakan pengecekan tes pemeriksaan psikologi , tes ini dilaksanakan untuk mendapatkan calon anggota Polri yang berkompeten dan memenuhi syarat dalam hal kesehatan Psikologi serta dengan mengedepankan protokol kesehatan, ” kata Fiandar.

Fiandar menjelaskan dalam pelaksanaan tes psikologi dan penerimaan Polri tahun anggaran 2020 mengambil prinsip BETAH.

“Pelaksanaan tes penerimaan calon Bintara Polri ini kita memiliki prinsip BETAH, yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Dimana tujuannya untuk mewujudkan Polri yang promoter,” ujar Fiandar.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi berharap lewat pemerikasaan psikologi ini didapatkan Para peserta yang nantinya memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi anggota Polri.

“tes yang dilaksanakan secara transparan ini juga bertujuan mendapatkan dan diharapkan putra putri terbaik daerah , dapat memberikan pengertian kepada masyarakat diluar sana bahwa rekruitmen Polri bebas dan tidak dipungut biaya,” ujar Edy Sumardi.

Edy sumardi juga mengajak kepada seluruh calon siswa Bintara Polri agar mengikuti test dengan sungguh-sungguh.

“Ayo ikut tes dengan sungguh-sungguh, Jadi jangan percaya dengan adanya calo yang bisa membantu untuk meloloskan, kami sangat transparan terkait rekrutmen Polri ini, tidak ada celah untuk KKN,” tutup Edy Sumardi (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Santri Majelis Badar Jalali Ingatkan Walikota Cilegon Untuk Tidak Menganakemaskan Usaha THM

Published

on

CILEGON – Keberadaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang hampir 20 tahun berdiri sebagai Kota Madya hingga saat ini banyak menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sebagai pusat bisnis, ekonomi dan perkantoran kawasan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang tentunya menambah pendapatan daerah, di sisi lain menjadi pusat hiburan yang tentunya menjamur dan menjadi kontroversi dan keresahan bagi masyarakat sekitar yang berasal dari 4 kecamatan yaitu Cibeber, Cilegon, Kramatwatu, dan Waringinkurung.

Pengumpulan tanda tangan sebagai dukungan terhadap GEBRAK beberap waktu lalu.

Salah satunya adalah dari Majelis Badar Jalali yang menilai0 Pemerintah Kota Cilegon terkesan lembek soal penutupan tempat usaha berupa hiburan malam di kawasan Jalan Lingkar Selatan.

“Saya sebagai santri Majelis Badar Jalali mengamati Pemkot Cilegon terkesan lembek dan menganakemaskan usaha tersebut. Padahal keberadaannya mutlak melanggar Perwal No 300 Tahun 2014 tentang Penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) di Cilegon dan utamanya melanggar nilai agama dan budaya,” tegas Andika salah satu santri Majelis Badar Jalali kepada sejumlah wartawan, Rabu (23/9/2020).

Andika mengatakan statement Walikota Cilegon pada Rapat KoordinasiTerbatas pada 23 September 2020, saat menyikapi Status Covid yang jadikan Cilegon sebagai Zona Merah, tidak ada ungkapan beliau bahwa THM sebagai cluster penularan Covid 19.

“Ini menjadi kekecewaan bagi kami masyarakat seolah-olah beliau menganakemaskan usaha tempat hiburan malam. Jelas-jelas di dalamnya sangat jauh dari unsur bersih dan sehat,” imbuhnya lagi.

GEBRAK bersama Santri Majelis Badar Jalali usai pengumpulan petisi.

Andika juga mengatakan pihaknya sepakat dengan Statement Ketua DPRD Cilegon di beberapa media saat Rapat Koordinasi Terbatas Tanggal 23 September 2020 menyikapi status Covid di Cilegon yang menjadikan Zona Merah. Dimana dewan menyoroti tempat hiburan yang bandel dan buka, padahal THM juga ada Indikasi berpotensi penularan Covid 19.

“Saya sebagai santri Majelis Badar Jalali sangat kecewa kepada pak Walikota Cilegon Edi Ariyadi, yang terkesan menganggap gampang persoalan THM di Kota Cilegon padahal saudara kami dari Aliansi GEBRAK (Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan) Gabungan Wilayah Kab Serang dan Cilegon pada 17 September 2020 sudah mengirim surat dan petisi pada Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang tembusan sampai Ke Gubernur Banten, Untuk menindak tegas THM yang ada di Wilayah Kota Cilegon dan Kab Serang. Alhasil sampai saat Ini Cilegon menjadi Zona Merah. Info yang Saya dapat dari teman-teman GEBRAK, Pemkot Cilegon belum berikan jawaban,” ungkap Andika.

Padahal, lanjut Andika, anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Demokrat M Ibrohim Aswadi pada 11 September 2020 pun menyoroti bandelnya THM di salah satu media online jauh sebelum Cilegon ditetapkan sebagai Zona Merah akan wabah Covid.

“Senin (21/9/2020) saya diminta teman GEBRAK untuk silaturrahmi ke kediaman pak dewan Ibrohim Aswadi. Beliau menitipkan aspirasi rakyat agar pak Walikota Cilegon segera menyikapi aspirasi dari teman-teman GEBRAK,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Andika diminta mendampingi GEBRAK untuk menggali kepastian kepada Wakil Ketua DPRD Cilegon Hj Nurrotul Uyun pada 20 September 2020 di kediamannya, meminta agar Pemkot Cilegon segera menyikapi surat dan petisi GEBRAK yang sudah masuk.

Sementara itu, koordinator GEBRAK Ferdy Raymond mengungkapkan, pihaknya bersama Majelis Badar Jalali dan tentunya masyarakat akan terus mendesak pemkot Cilegon dan Kabupaten Serang unruk segera menyelasaikan masalah ini.

“Kami tidak ingin daerah kami tumbuh kemaksiatan dan itu dibiarkan saja oleh pemerintah. Yang kami khawatirkan adalah hancurnya generasi muda di masa akan datang dan tentunya image Provinsi Banten sebagai provinsi yang agamis dan mengutamakan akhlakul karimah,” tegas Ferdy.

Pihaknya juga akan mendesak provinsi dalam hal ini gubernur Banten dan instansi terkait untuk mengambil sikap tegas untuk menghapus kemaksiatan dari bumi Banten.

“Saya sebagai masyarakat merasa sangat resah dengan kondisi THM saat ini dimana sudah semakin menjamur dan sangat pesat pertumbuhannya.
Kadang kami sebagai masyarakat merasa seakan ijin THM ini dipermudah,” tutup Ferdy. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending