Connect with us

EVENT-EXHIBITION

PLN UID Banten sudah Menyelesaikan 98,33 % dari Seluruh Pengaduan Pelanggan

Published

on

TANGERANG – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merespon dan menyelesaikan dengan cepat pengaduan-pengaduan pelanggan terkait tagihan listrik yang diterima melalui Contact Center PLN 123, PLN Mobile maupun melalui media sosial PLN.

Untuk wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten, hingga kamis 11 Juni 2020 telah selesai menangani 98.33% atau 529 dari 538 pengaduan yang masuk. Sampai saat ini masih ada 1,67 % aduan pelanggan yang masih harus diselesaikan dengan menanganan lebih lanjut. Selain pengaduan yang disampaikan melalui Call Center 123 juga beberapa pelanggan datang langsung ke kantor pelayanan PLN untuk mendapatkan penjelasan penyebab kenaikan tagihan listrik.

Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UID Banten Moch. Andy Adchaminoerdin mengatakan bahwa petugas PLN terus siaga menyelesaikan setiap pengaduan pelanggan. Ia pun mengungkapkan, adanya isu lonjakan tagihan listrik yang dialami sejumlah pelanggan PLN disebabkan adanya selisih tagihan rekening di bulan-bulan sebelumnya, jadi bukan dikarenakan oleh tarif listrik yang naik.

“Kami sampaikan lagi bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik bahkan sejak 2017 dan tidak ada subsidi silang untuk tarif daya berapapun,” sebagaimana penjelasan Moch. Andy Adchaminoerdin Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UID Banten.

Kenaikan tagihan terutama pelanggan rumah tangga terjadi dikarenakan adanya peningkatan konsumsi listrik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan Work from Home (WFH). Petugas dengan adanya kebijakan Physical Distancing menyebabkan petugas catat meter PLN di beberapa wilayah Banten tidak bisa mengunjungi pelanggan untuk melakukan pencatatan meter secara langsung dan meminta pelanggan melakukan pencatatan meter mandiri sesuai nomor WA yang sudah diinformasikan maupun melalui laporan ke Call Center 123.

Untuk pelanggan yang tidak dapat dilakukan pencatatan meter dan tidak mengirimkan angka stand kWh meter tiap bulannya, maka tagihan listriknya didasarkan pada perhitungan rata-rata penggunaan listrik dalam 3 bulan terakhir sehingga tagihan listrik yang tercantum pada rekening tidak berdasarkan pemakaian riil pelanggan. Namun sejak Mei 2020 petugas catat meter PLN telah kembali melakukan pencatatan meter ke rumah pelanggan sehingga ketika ada selisih pada pemakaian yang belum tertagih akan terakumulasi pada bulan selanjutnya.

Hingga saat ini PLN selalu berupaya aktif melayani untuk memberi penjelasan kepada pelanggan baik melalui media sosial, secara langsung melayani pelanggan yang datang ke kantor PLN, juga menghubungi pelanggan melalui telpon ataupun mengunjungi tempat pelanggan, sehingga pelanggan dapat memahami secara jelas penyebab kenaikan tagihan listriknya.

“Setelah dijelaskan oleh petugas PLN saya mengerti, tagihan saya yang naik bukan karena kenaikan tarifnya tetapi karena pemakaian yang naik, apalagi setelah anak-anak di rumah karena sekolah diliburkan banyak alat elektronik selalu menyala,” seperti disampaikan ibu Ismuha saat petugas mengunjungi rumah pelanggan yang sebelumnya mendatangi kantor PLN ULP Anyer untuk mempertanyakan kenaikan tagihan listriknya.

Lain halnya dengan ibu Rini pelanggan UP3 Cikupa tidak begitu khawatir dengan adanya informasi di masyarakat banyaknya yang keluhan ke PLN. Ibu Rini yang telah menggunakan Meter Prabayar dimana sebelum menggunakan listrik sudah terlebih dahulu beli token sehingga bisa langsung mengatur dan melihat jumlah kWh terpakai.

“Pemakaian selama pandemi ini pemakaian lebih banyak karena anak-anak tidak sekolah sehingga AC hidup lebih lama,” ungkap bu Rini saat ditanya pemakaian listrik selama pandemi.

Moch. Andy Adchaminoerdin kembali menekankan, saai ini sudah ada aplikasi PLN Mobile yang bisa dibuka dari ponsel pelanggan dan bila ingin melihat riwayat pemakaian listriknya bisa melalui aplikasi tersebut. Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan lewat situs www.pln.co.id, dan Contact Center PLN 123. (*/yogi)

EVENT-EXHIBITION

Konsisten Terapkan GCG, PLN Raih Sertifikasi Anti Manajemen Penyuapan ISO 37001

Published

on

JAKARTA – PLN bersama anak usahanya yaitu Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan Indonesia Power (IP) secara konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut dibuktikan melalui raihan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini saat menyampaikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016. Foto: Humas PLN Banten

PLN memiliki lebih dari 54.000 pegawai dan aset mencapai Rp 1.570 Triliun tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan cakupan bisnis dari pembangkitan di sisi hulu hingga ke layanan pelanggan di sisi hilir. Penerapan SMAP dan SNI ISO 37001:2016 ini memberikan panduan bagi PLN untuk mengimplementasikan dan terus meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan.

“Penerapan SNI ISO 37001:2016 ini juga bagian dari transformasi kami. Ini akan berdampak pada proses bisnis melaju semakin cepat dan efisien, menjadi lebih transparan, akuntabel dan bijaksana, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder perusahaan,” tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, Jumat (14/8/2020).

Sertifikasi ini juga menjadi wujud nyata dukungan PLN bersama anak usahanya terhadap upaya pencegahan korupsi, sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri BUMN tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

“Sertifikasi ini memperkuat pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah kami jalankan sebelumnya seperti seperti pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan, budaya Whistleblowing System juga Pengendalian Gratifikasi,” tutup Zulkifli.

Komisaris Utama PLN, Amien Sunaryadi menegaskan bahwa PLN juga menjalankan prinsip toleransi nol (zero tolerance) terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan prinsip 4 NO’s.

“Sebagai BUMN, kami menjalankan usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 NO’s yaitu No Bribery (tidak boleh ada suap-menyuap, sogok dan pemerasan), No Kickback (tidak boleh ada komisi, uang terima kasih dan uang bagi-bagi), No Gift (tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar) dan No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada jamuan-jamuan yang mewah atau berlebihan),” terang Amien Sunaryadi.

Untuk mendapatkan sertifikasi ini, PLN telah melakukan Fraud Risk Assessment, termasuk mitigasinya. Acuan identifikasi risiko ini dituangkan dalam Edaran Direksi No. 0009.E/Dir/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Fraud Risk Assessment Di Lingkungan PT PLN (Persero). Selain itu, PLN juga telah membangun sistem kepada seluruh karyawan untuk melaporlan potensi konflik kepentingan atau gratifikasi melalui aplikasi Compliance Online System (COS) setiap bulan.

Adapun sertikasi yang diperoleh oleh PLN dan anak usahanya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi TUV Nord Indonesia untuk PLN, lembaga sertifikasi BSI Indonesia untuk PJB, dan lembaga sertifikasi Mutuagung Lestari untuk IP. (*/yogi)

Continue Reading

CONFERENCE

Sambut HUT RI Ke-75, Lapas Kelas I Tangerang Gelar Pekan Olahraga dan Seni

Published

on

CILEGON – Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang memantapkan rencana kegiatannya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-74.

Bertempat di Lapangan Lapas Olahraga Kelas I Tangerang, Kegiatan ini ditandai dengan upacara pmbukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (11/08/2020).

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas 1 Tangerang, Jumadi. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon yang ke udara. Berbagai pertandingan dan perlombaan yang akan diselenggarakan, diantaranya futsal, basket, volly, tenis meja, catur, tarik tambang, balap karung, ngamen 17-an, melukis, dekorasi gapura dan kebersihan blok.
 
Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Jumadi menyampaikan bahwa pertandingan dan perlombaan untuk warga binaan ini sudah mulai digelar.

“Jadi kepada seluruh pegawai dimohon untuk saling bekerja sama menyukseskan acara ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan,” tutur Kalapas.

Kalapas juga berpesan kepada WBP untuk aktif berpartisipasi dan semangat dalam mengikuti kegiatan ini.

“Saatnya berpikir positif untuk memajukan pemasyarakatan, utamakan sportifitas serta jaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, utanakan kekompakan bukan hanya kemenangan,” tambahnya.
 
Usai pelaksanaan upacara, rangkaian pertandingan pun mulai dilakukan dengan menggelar pertandingan futsal antara Blok F melawan Blok C yang secara simbolis diawali dengan tendangan penalty dari Kalapas Kelas 1 Tangerang.

Pertandingan berlangsung penuh keseruan, ditonton oleh Kalapas dan Pegawai, serta Warga Binaan Lapas Kelas 1 Tangerang berakhir dengan skor 8-5 untuk kemenangan Blok F. Kemudian dilanjutkan dengan perlombaan yang lainnya. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Published

on

Pemkot Serang Dapat Bantuan Uang Tunai Untuk Para Petani dan Nelayan Dari KKP RI dan Komisi IV DPR RI

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menerima kunjungan kerja (Kunker) dari tim Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (11/8/2020).

Dalam kunjungannya juga, mereka memberikan bantuan stimulus untuk para nelayan, petani dan lainnya.

“Alhamdulilah pada saat ini, disamping dari Kementrian RI dan Komisi IV DPR RI berupa uang tunai,” kata Syafrudin kepada awak media.

Sedangkan, adanya anspirasi para nelayan yang ingin memperlebar kawasan Pantai Gope, kata Syafrudin, sebetulnya Pemkot Serang sudah memiliki program tersebut karena pengunjungnya setiap hari Sabtu-Minggu membeludak.

“Kami sudah punya program perlebar kawasan itu, karena pada hari Sabtu-Minggu itu ramai pengunjung. Program pertamanya itu akan memperlebar Pantai Gope, kemudian memfungsikan Pantai Pasir Putih yang ada di Belakang Kelenteng yang akan membangun akses jalan,” katanya.

“Pantai Gope antara reklamasi atau pembelian lahan. Tapi akan dibahas dulu dengan dinas terkait,” tambahnya. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending