Connect with us

EVENT-EXHIBITION

PLN Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik pada Rekening Juni 2020

Published

on

JAKARTA – PLN memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik dalam perhitungan tagihan rekening listrik bulan Juni 2020. Kenaikan tagihan listrik lebih disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan listrik pada saat adanya pandemi virus corona atau Covid-19. Dimana pada saat itu diberlakukan PSBB, ditambah dengan bertepatan bulan puasa dimana secara statistik terjadi kecenderungan kenaikan pemakaian oleh pelanggan.

Perhitungan tagihan listrik terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemakaian yang dikalikan dengan tarif listrik. Sejak tahun 2017 tarif listrik tidak mengalami kenaikan.

“Kami mendengar dan memahami pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik. Namun kami pastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif, tarif listrik tetap sejak 2017. PLN juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikan tarif listrik,” tutur Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril.

PLN juga memastikan tidak melakukan subsidi silang dalam pemberian stimulus Covid-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, karena stimulus diberikan oleh Pemerintah.

“Stimulus Covid-19 murni pemberian Pemerintah bukan PLN. Dan kami tidak bisa melakukan subsidi silang. Kami juga diawasi oleh Pemerintah, DPR, BPK, dan BPKP, sehingga tidak mungkin kami melakukan subsidi silang,” tambah Bob.

Seperti diketahui, PSBB yang diberlakukan dalam rangka menekan pandemi covid-19 menyebabkan PLN tidak melakukan pencatatan meter, sehingga tagihan bulan April menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Kemudian, pada bulan April baru 47 persen petugas PLN melakukan pencatatan meter untuk tagihan bulan Mei akibat kebijakan PSBB masih diberlakukan di beberapa daerah. Sementara pada bulan Mei hampir 100 persen dari pelanggan didatangi petugas untuk catat meter untuk rekening bulan Juni. Sehingga tagihan rekening bulan juni merupakan tagihan riil ditambah dengan selisih pemakaian bulan sebelumnya, yang dicatat menggunakan rata-rata tiga bulan sebelumnya.

“Penggunaan rata-rata tiga bulan, tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penggunaan rata-rata tiga bulan ini juga menjadi standar pencatatan di seluruh dunia ketika petugas tidak dapat melakukan pencatatan meter,” tambah Bob.

Merespon kenaikan tagihan yang terjadi pada pelanggan, PLN memberikan solusi melalui kebijakan skema perlindungan lonjakan untuk meringankan pembayaran pelanggan. Jika pada bulan Juni terjadi kenaikan tagihan lebih dari 20 persen akibat penagihan bulan sebelumnya menggunakan rata-rata 3 bulan terakhir, pelanggan berhak menerima perlindungan lonjakan dengan hanya membayar tagihan bulan Juni ditambah 40 persen dari selisih tagihan bulan sebelumnya saat menggunakan rata-rata pemakaian 3 bulan. Kemudian 60 persen sisanya dibayar 3 bulan selanjutnya dengan besara 20 persen setiap bulan.

Sementara bagi pelanggan yang ingin menyampaikan pengaduan terkait tagihan listrik, PLN mengimbau pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123 yang siap melayani 24 jam atau dengan mengunjungi kantor layanan pelanggan PLN terdekat.

“Silahkan menghubungi Contact Center 123 agar mendapatkan informasi yang jelas. Kami mohon jangan mudah percaya informasi yang sumbernya tidak terpercaya,” tambah Bob. (*/yogi)

EVENT-EXHIBITION

Konsisten Terapkan GCG, PLN Raih Sertifikasi Anti Manajemen Penyuapan ISO 37001

Published

on

JAKARTA – PLN bersama anak usahanya yaitu Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan Indonesia Power (IP) secara konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut dibuktikan melalui raihan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini saat menyampaikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016. Foto: Humas PLN Banten

PLN memiliki lebih dari 54.000 pegawai dan aset mencapai Rp 1.570 Triliun tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan cakupan bisnis dari pembangkitan di sisi hulu hingga ke layanan pelanggan di sisi hilir. Penerapan SMAP dan SNI ISO 37001:2016 ini memberikan panduan bagi PLN untuk mengimplementasikan dan terus meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan.

“Penerapan SNI ISO 37001:2016 ini juga bagian dari transformasi kami. Ini akan berdampak pada proses bisnis melaju semakin cepat dan efisien, menjadi lebih transparan, akuntabel dan bijaksana, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder perusahaan,” tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, Jumat (14/8/2020).

Sertifikasi ini juga menjadi wujud nyata dukungan PLN bersama anak usahanya terhadap upaya pencegahan korupsi, sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri BUMN tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

“Sertifikasi ini memperkuat pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah kami jalankan sebelumnya seperti seperti pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan, budaya Whistleblowing System juga Pengendalian Gratifikasi,” tutup Zulkifli.

Komisaris Utama PLN, Amien Sunaryadi menegaskan bahwa PLN juga menjalankan prinsip toleransi nol (zero tolerance) terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan prinsip 4 NO’s.

“Sebagai BUMN, kami menjalankan usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 NO’s yaitu No Bribery (tidak boleh ada suap-menyuap, sogok dan pemerasan), No Kickback (tidak boleh ada komisi, uang terima kasih dan uang bagi-bagi), No Gift (tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar) dan No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada jamuan-jamuan yang mewah atau berlebihan),” terang Amien Sunaryadi.

Untuk mendapatkan sertifikasi ini, PLN telah melakukan Fraud Risk Assessment, termasuk mitigasinya. Acuan identifikasi risiko ini dituangkan dalam Edaran Direksi No. 0009.E/Dir/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Fraud Risk Assessment Di Lingkungan PT PLN (Persero). Selain itu, PLN juga telah membangun sistem kepada seluruh karyawan untuk melaporlan potensi konflik kepentingan atau gratifikasi melalui aplikasi Compliance Online System (COS) setiap bulan.

Adapun sertikasi yang diperoleh oleh PLN dan anak usahanya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi TUV Nord Indonesia untuk PLN, lembaga sertifikasi BSI Indonesia untuk PJB, dan lembaga sertifikasi Mutuagung Lestari untuk IP. (*/yogi)

Continue Reading

CONFERENCE

Sambut HUT RI Ke-75, Lapas Kelas I Tangerang Gelar Pekan Olahraga dan Seni

Published

on

CILEGON – Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang memantapkan rencana kegiatannya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-74.

Bertempat di Lapangan Lapas Olahraga Kelas I Tangerang, Kegiatan ini ditandai dengan upacara pmbukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (11/08/2020).

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas 1 Tangerang, Jumadi. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon yang ke udara. Berbagai pertandingan dan perlombaan yang akan diselenggarakan, diantaranya futsal, basket, volly, tenis meja, catur, tarik tambang, balap karung, ngamen 17-an, melukis, dekorasi gapura dan kebersihan blok.
 
Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Jumadi menyampaikan bahwa pertandingan dan perlombaan untuk warga binaan ini sudah mulai digelar.

“Jadi kepada seluruh pegawai dimohon untuk saling bekerja sama menyukseskan acara ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan,” tutur Kalapas.

Kalapas juga berpesan kepada WBP untuk aktif berpartisipasi dan semangat dalam mengikuti kegiatan ini.

“Saatnya berpikir positif untuk memajukan pemasyarakatan, utamakan sportifitas serta jaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, utanakan kekompakan bukan hanya kemenangan,” tambahnya.
 
Usai pelaksanaan upacara, rangkaian pertandingan pun mulai dilakukan dengan menggelar pertandingan futsal antara Blok F melawan Blok C yang secara simbolis diawali dengan tendangan penalty dari Kalapas Kelas 1 Tangerang.

Pertandingan berlangsung penuh keseruan, ditonton oleh Kalapas dan Pegawai, serta Warga Binaan Lapas Kelas 1 Tangerang berakhir dengan skor 8-5 untuk kemenangan Blok F. Kemudian dilanjutkan dengan perlombaan yang lainnya. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Published

on

Pemkot Serang Dapat Bantuan Uang Tunai Untuk Para Petani dan Nelayan Dari KKP RI dan Komisi IV DPR RI

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menerima kunjungan kerja (Kunker) dari tim Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (11/8/2020).

Dalam kunjungannya juga, mereka memberikan bantuan stimulus untuk para nelayan, petani dan lainnya.

“Alhamdulilah pada saat ini, disamping dari Kementrian RI dan Komisi IV DPR RI berupa uang tunai,” kata Syafrudin kepada awak media.

Sedangkan, adanya anspirasi para nelayan yang ingin memperlebar kawasan Pantai Gope, kata Syafrudin, sebetulnya Pemkot Serang sudah memiliki program tersebut karena pengunjungnya setiap hari Sabtu-Minggu membeludak.

“Kami sudah punya program perlebar kawasan itu, karena pada hari Sabtu-Minggu itu ramai pengunjung. Program pertamanya itu akan memperlebar Pantai Gope, kemudian memfungsikan Pantai Pasir Putih yang ada di Belakang Kelenteng yang akan membangun akses jalan,” katanya.

“Pantai Gope antara reklamasi atau pembelian lahan. Tapi akan dibahas dulu dengan dinas terkait,” tambahnya. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending