Connect with us

EVENT-EXHIBITION

Konsisten Terapkan GCG, PLN Raih Sertifikasi Anti Manajemen Penyuapan ISO 37001

Published

on

JAKARTA – PLN bersama anak usahanya yaitu Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan Indonesia Power (IP) secara konsisten menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut dibuktikan melalui raihan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini saat menyampaikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016. Foto: Humas PLN Banten

PLN memiliki lebih dari 54.000 pegawai dan aset mencapai Rp 1.570 Triliun tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan cakupan bisnis dari pembangkitan di sisi hulu hingga ke layanan pelanggan di sisi hilir. Penerapan SMAP dan SNI ISO 37001:2016 ini memberikan panduan bagi PLN untuk mengimplementasikan dan terus meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan.

“Penerapan SNI ISO 37001:2016 ini juga bagian dari transformasi kami. Ini akan berdampak pada proses bisnis melaju semakin cepat dan efisien, menjadi lebih transparan, akuntabel dan bijaksana, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder perusahaan,” tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, Jumat (14/8/2020).

Sertifikasi ini juga menjadi wujud nyata dukungan PLN bersama anak usahanya terhadap upaya pencegahan korupsi, sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri BUMN tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

“Sertifikasi ini memperkuat pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah kami jalankan sebelumnya seperti seperti pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan, budaya Whistleblowing System juga Pengendalian Gratifikasi,” tutup Zulkifli.

Komisaris Utama PLN, Amien Sunaryadi menegaskan bahwa PLN juga menjalankan prinsip toleransi nol (zero tolerance) terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan prinsip 4 NO’s.

“Sebagai BUMN, kami menjalankan usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 NO’s yaitu No Bribery (tidak boleh ada suap-menyuap, sogok dan pemerasan), No Kickback (tidak boleh ada komisi, uang terima kasih dan uang bagi-bagi), No Gift (tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar) dan No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada jamuan-jamuan yang mewah atau berlebihan),” terang Amien Sunaryadi.

Untuk mendapatkan sertifikasi ini, PLN telah melakukan Fraud Risk Assessment, termasuk mitigasinya. Acuan identifikasi risiko ini dituangkan dalam Edaran Direksi No. 0009.E/Dir/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Fraud Risk Assessment Di Lingkungan PT PLN (Persero). Selain itu, PLN juga telah membangun sistem kepada seluruh karyawan untuk melaporlan potensi konflik kepentingan atau gratifikasi melalui aplikasi Compliance Online System (COS) setiap bulan.

Adapun sertikasi yang diperoleh oleh PLN dan anak usahanya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi TUV Nord Indonesia untuk PLN, lembaga sertifikasi BSI Indonesia untuk PJB, dan lembaga sertifikasi Mutuagung Lestari untuk IP. (*/yogi)

EVENT-EXHIBITION

Lapas Kelas IIA Serang Lakukan Sidak di Setiap Blok dan Kamar Warga Binaan

Published

on

SERANG – Usai melaksanakan apel pagi, Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang melakukan penggeledahan ke dalam blok dan kamar hunian Warga Binaan Lapas Serang.

Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Heri Kusrita menyampaikan sidak ini sebagai bentuk komitmen dan jajarannya untuk mencegah dan menekan masuknya barang-barang terlarang masuk kedalam Blok hunian agar Lapas Serang bebas dari peredaran barang terlarang utamanya narkoba dan handphone.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Heri Kusrita dan diikuti oleh Seluruh Jajaran Petugas dan Tim SATOPS PATNAL Lapas Kelas IIA Serang. Sabtu (19/09/2020).

“Sidak ini juga sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelaku narkoba. Untuk menindaklanjutinya, kami lakukan sidak pagi ini, Sidak ini menyasar warga binaan yang menyimpan handphone, narkoba, dan benda terlarang lainnya ke blok Lapas ” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada petugasnya untuk melakukan penggeledahan dengan penuh tanggung jawab dan mengedapankan kesopanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

“saya minta kepada seluruh petugas untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan tetap sopan kepada Warga Binaan” Pinta Kalapas sebelum kegiatan penggeledahan berlangsung.

Sementara itu, Ka.KPLP Lapas Serang, Raja Muhammad Ismael Novadiansyah mengatakan selama penggeledahan, ada 2 Blok Hunian dan 1 Sel Warga Binaan yang digeledah. Sebelumnya para WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka seperti kamar mandi, ventilasi, dan kolong kamar. Tidak ditemukan narkoba dalam penggeledahan itu, namun petugas berhasil mengamankan benda yang dilarang beredar di Lapas seperti Handphone, senjata tajam, gelas kaca, cutter dan lain sebagainya.

“Meski tidak menemukan obat-obat terlarang namun, kami berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang seperti kabel, handphone dan charger, serta gulungan kabel. Semua barang temuan hasil razia tersebut selanjutnya akan didata dan akan segera dimusnahkan.” tegas Ka.KPLP Raja Muhammad Ismael Novadiansyah sesaat setelah penggeledahan di laksanakan..

Selanjutnya, hasil penggeledahan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil penggeledahan dan rencananya akan langsung dimusnahkan.

Lapas Kelas IIA Serang, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kanwil Kemenkumham Banten yang diusulkan dan sedang berproses menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan adanya sidak secara berkala, juga sebagai salah satu upaya untuk memastikan UPT yang diusulkan WBK ini memang benar-benar berproses melakukan perbaikan. (*/yogi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

HUT Ke 19 Tahun, Demokrat Lounching Kampung Sehat Demi Putus Mata Rantai Covid-19

Published

on

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten rayakan hari ulang tahun (HUT) Partai ke-19 tahun di Lapangan Futsal Baros. Serang, Sabtu (19/9/2020).

Ketua Majelis Partai Daerah (MPD) Demokrat Banten Wahidin Halim mengatakan Partai Demokrat pada usia ke-19 tahun ini banyak kemajuan yang dirasanya, baik dari kapasitas dan kapabilitas kader serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

WH yang juga menjabat sebagai Gubernur Banten itu mengaku tidak akan meninggalkan partai kebanggaannya ini, karena telah membesarkan serta mengantarkan dirinya menjadi orang nomor satu di Banten.

“Ada sesuatu yang menggembirakan, Demokrat Banten semakin moderen, dengan teknologi saya bisa hadir, karena bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan Partai Demokrat, saya bisa merasakan bagaimana sepak terjang Demokrat dan dedikasi para kader Demokrat,” katanya dalam sambutannya melalui virtual.

Dirinya juga meminta agar seluruh kader partai demokrat Banten bisa menjaga dan mendukung kebijakan Pemeritah dalam memutus mata rantai pemyebaran Covid-19.

“Demokrat banten menjaga dan mendukung agar civid bisa hilang, dengan menjalankan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pimpian Daerah (DPD) Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya mengatakan setiap kegiatan yang diselenggarakan partai demokrat harus sesuai dengan protokol Covid-19.

“Setiap kegiatan Harus sesuai dengan protokol kesehatan, tadi Harus rapid Test dan juga sebelum masuk kita harus,” kata Iti dalam sambutannya.

Iti juga mengatakan dalam mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Demokrat membuat kampung sehat di seluruh Banten.

“Dalam hari jadi ke 19, kita melonching kampung sehat ini bukti hadir ditengah masyarakat, sejak Februari baik yang mewakili di DRPD untuk terus bergerak memberikan bantuan Ditengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Diketahui, Kampung sehat diririkan oleh setiap anggota dewan dari partai demokrat yang berjumlah 52 anggota di seluruh Banten, setiap anggota wajib mendirikan 10 tempat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPD Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya, Sekjen DPD Demokrat Banten Eko Susilo, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nasrul Ulum – Eki Baihaki, Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Iye-Awab beserta seluruh anggota DPRD dari partai Demokrat se-Banten.

Pantauan lokasi, panitia terus menyampaikan himbauan agar para tamu undangan yang hadir dapat mematuhi protokol kesehatan. Bahkan dalam acara tersebut juga terlihat petugas Covid-19 Provinsi Banten yang melakukan rapid Test kepada para tamu undangan. (*/bey/ygi)

Continue Reading

EVENT-EXHIBITION

Cegah Peredaran Narkoba, Sebanyak 42 Petugas Lapas Kelas IIA Serang Ikutin Tes Urine

Published

on

SERANG – Sebagai upaya mencegah adanya peredaran gelap narkotika di kalangan lapas, sebanyak 42 orang yang meliputi seluruh Anggota Regu Jaga Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang dilakukan pemeriksan tes urine, Sabtu (19/9/2020).

Bertempat Ruang Kunjungan Lapas Serang, Tim Dokter dan Perawat Lapas Kelas IIA Serang melalukan pemeriksaan test urine kepada Petugas Regu Jaga Pengamanan Alpha, Bravo, Charlie dan Delta secara bergiliran.

Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Heri Kusrita mengatakan, adanya tes urine dimaksudkan untuk mencegah dan mendeteksi dini manakala terjadi peredaran gelap narkotika di wilayah lapas. Terutama bagi Petugas Lapas Serang. Ia juga menyebut bahwa dirinya bertanggungjawab penuh atas pegawainya bila ada yang terindikasi menggunakan atau membantu menjadi kurir narkoba.

“Saya tidak akan main-main dan mentorelir apabila ada petugas lapas yang bermain-main dengan narkoba. Saya akan langsung pecat dan saya ajukan secara proses hukum yang berlaku,” tegas Kalapas.

Setelah beberapa jam, diketahui hasil 42 orang Anggota Regu Jaga Pengamanan Lapas Serang yang telah menjalani pemeriksaan dinyatakan negatif narkotika. Pihak Lapas Serang pun tetap akan melakukan sejumlah antisipasi sebagaimana yang diinteruksikan oleh pusat. Meliputi pencegahan Covid-19, maupun gangguan lainnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga menegaskan, tiga kunci untuk Pemasyarakatan maju, yakni deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berantas narkoba, dan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain. (*/yogi)

Continue Reading
Advertisement

PERSONA

Trending